Sri Mulyani Catat Total Investasi Pemerintah di BUMN Capai Rp2.397 Triliun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, total investasi pemerintah di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak periode 2010-2019 mencapai Rp2.397 triliun. Nilai tersebut berasal dari penyertaan modal negara (PMN) yang terdiri dari akumulasi laba dan revaluasi.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, total investasi pemerintah di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak periode 2010-2019 mencapai Rp2.397 triliun. Nilai tersebut berasal dari penyertaan modal negara (PMN) yang terdiri dari akumulasi laba dan revaluasi.
"Kita lihat di dalam ivestasi permanen PMN pemerintah Rp2.397 triliun yang merupakan akumulasi dari kepemilikan pemerintah pada berbagai entitas, yaitu BUMN serta lembaga keuangan internasional," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/2).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang diutamakan oleh MUI dalam pengelolaan kekayaan negara? Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat Menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat.
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Apa yang dilakukan BNI untuk mendukung transformasi BUMN? BNI berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp97.9 triliun di September 2023 kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kredit tersebut tumbuh sebesar Rp6.3 Triliun secara year to date dari Rp91.6 Triliun di Desember 2022.
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kapan Bahlil memaparkan tentang investasi dan ekonomi? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memaparkan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam acara 'Trinegah Political and Economic Outlook 2024', Jakarta, Rabu (31/1).
Bendahara Negara itu mengatakan, dalam 10 tahun terakhir nilai investasi permanen pemerintah pada BUMN dan badan usaha lainnya tumbuh positif. Kecuali lembaga keuangan internasional (LKI), karena pengalihan pencatatan IMF kepada BI sesuai dengan PP nomor 97 tahun 2015 yang menunjukkan peningkatan value yang dimiliki pemerintah
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan nilai investasi permanen penyertaan modal pemerintah sebesar Rp2.397 triliun tersebut terbagi menjadi tiga. Di mana untuk BUMN mencapai 2.347 triliun (117 BUMN), badan usaha lainnya Rp27,56 triliun (30 perusahaan minoritas dan 2 Sui generis), dan LKI sebesar 22,6 triliun (13 LKI).
"Terbesar itu ada di BUMN di bawah kewenagan Kementerin BUMN dan juga di bawah kewenangan Kemenkeu," kata dia.
Jika dibandingkan, pada 2010 investasi pada BUMN baru mencapai sekitar Rp523,29 triliun, kemudian meningkat tajam pada 2019 menjadi Rp2.347 triliun. Kemudian badan usaha lainnya pada 2010 tercatat hanya Rp3,97 triliun, menjadi Rp27,56 triliun di 2019. Dan LKI dari Rp36,63 triliun di 2019 menjadi Rp22,6 triliun di 2019, atau mengalami penurunan.
"LKI 2010 Rp34,63 triliun. Selisih kurs adalah Rp9,88 triliun dan pada tahun 2015 kepemilikan di IMF dialahkan ke BI sebesar Rp37,4T sehingga dimiliki dalam buku pemerintah 2019 menjadi Rp22,6 triliun," jelasnya.
Baca juga:
Pemerintah Suntikan Modal ke BPUI Rp 6 Triliun
Pemerintah Suntik Modal Hutama Karya Rp7,5 Triliun
Kemenkeu: Kita Tidak Akan Pernah Gelontorkan Dana ke Jiwasraya
Keuntungan Negara dari Deviden PMN Capai Rp378 Triliun
Sejak 2005-2019, Penyaluran PMN Capai Rp233 Triliun
Kemenkeu Sebut PMN Non Tunai Perbaiki Keuangan BUMN