Syarat dari DPR jika pemerintah Jokowi ingin tambah utang
Ketua Banggar DPR sepakat jika utang benar-benar digunakan sesuai kebutuhan.
Dalam nota keuangan draf RAPBN 2016, defisit anggaran tercatat Rp 273,2 triliun atau 2,1 terhadap PDB. Pemerintah masih mengandalkan pendekatan pinjaman alias utang untuk menutup defisit anggaran tersebut. Besarannya, utang dari dalam negeri Rp 272 triliun dan luar negeri Rp 1,2 triliun.
Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit menegaskan, pihaknya akan menolak cara pemerintah menambal anggaran dengan utang jika tidak ada mendesak.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pentingnya UU Perampasan Aset? Jokowi menegaskan, aset yang seharusnya milik negara dan rakyat harus dikembalikan. Para pelaku pun mesti bertanggungjawab akibat perbuatannya yang merugikan negara."Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan," pungkasnya.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
"Kalau utang itu untuk membiayai hal-hal yang tidak produktif, tentu akan kita bahas lebih lanjut," kata Ahmadi di kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Ahmadi sepakat jika utang benar-benar digunakan sesuai kebutuhan. Jika utang dialokasikan untuk pembangunan yang bersifat prioritas, diyakini berdampak positif ke arah perbaikan ekonomi.
"Kalau itu memang pembangunan yang prioritas kita lihat karena urgensinya betul-betul akan membuat perubahan yang signifikan terhadap pembangunan kita di daerah. Mungkin kita setujui," terangnya.
Di sisi lain, Ahmadi mengkritik cara Jokowi menyampaikan nota keuangan. Menurutnya bahasa yang digunakan Jokowi tidak mudah dipahami masyarakat.
"Jangan membuat pelaporan yang njelimet. Bikinlah yang mudah. Orang DPR saja tidak bisa memahami, apalagi orang Indonesia," kritiknya.
(mdk/noe)