Tanah Sitaan Koruptor 1.000 Hektare Bakal Dibangun Rumah Murah, Lokasinya di Banten
Namun, Ara tidak menyebutkan secara spesifik lokasi dan pemilik lahan tersebut.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait terus menggalakkan penyediaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ambisi ini dalam rangka mewujudkan program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun.
Menteri Ara, panggilan akrabnya menyebut bahwa pihaknya bersama Kejaksaan Agung telah menyiapkan 1.000 hektare lahan dari sitaan koruptor di Provinsi Banten untuk dibangun perumahan. Namun, Ara tidak menyebutkan secara spesifik lokasi dan pemilik lahan tersebut.
"Di Banten Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektare tanah dari koruptor yang disita negara. Ya tanah koruptor disita, ya kasih sama rakyat lah," ujar Menteri Ara dalam acara Groundbreaking Pembangunan Rumah MBR Gratis di Desa Sukawali, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (1/11).
Terkait rencana tersebut, Menteri Ara meminta jajaran kementerian terkait untuk ikut membantu pemanfaatan lahan sitaan milik koruptor untuk dijadikan hunian bagi masyarakat tidak mampu.
"Saya berharap birokrasi itu tidak memperlama. Tapi mempercepat. Jadi, jangan lagi apa yang bisa dibuat susah dibuat gampang," tegasnya.
Dia mengingatkan bahwa fungsi seluruh kementerian hadir untuk membantu percepatan pelayanan bagi masyarakat. Dengan ini, kementerian terkait harus bergotong-royong untuk mewujudkan target pembangunan rumah 3 juta per tahun milik Presiden Prabowo.
"Jangan, yang buat susah harus dibuat gampang dibuat tadinya lama jadi cepat. Baru gunanya kita menjadi pelayan publik. Janganlah kita jadi pelayan publik membuat sesuatu menjadi susah dan lama," tandasnya.
Konsep Pembangunan 3 Juta Rumah
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan konsep program pembangunan 3 juta rumah kepada Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar mengusulkan konsep gotong royong, alias kolaborasi, dalam pembangunan 3 juta rumah. Dia juga akan memanfaatkan pengalamannya di dunia usaha selama 5 tahun.
"Sekarang negara memanggil, saya siap untuk berbakti. Saya juga sudah menelepon teman-teman saya, para pengusaha, yang juga bisa membantu," kata Maruarar di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/10).
Selain itu, ia juga akan berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk meminta insentif bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dalam memiliki hunian.
Namun, Maruarar belum bisa memastikan apakah insentif tersebut berupa keringanan pajak atau bentuk lainnya.