Target Defisit 3 Persen di 2023 Jadi Tantangan Bagi Pemerintah
Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2023, pemerintah menggelar konsultasi publik. Pada sesi tersebut para akademisi sepakat, tahun 2023 bukan tahun yang mudah bagi pemerintah untuk menjalankan APBN 2023.
Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2023, pemerintah menggelar konsultasi publik. Pada sesi tersebut para akademisi sepakat, tahun 2023 bukan tahun yang mudah bagi pemerintah untuk menjalankan APBN 2023.
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang mengatakan pelaksanaan APBN 2023 memiliki tantangan khusus di masa pemulihan ekonomi nasional. Sebab pemerintah harus kembali membatasi defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
-
Apa yang dilakukan Kemenpan-RB untuk mencegah joki CPNS? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Abd Azwar Anas mengatakan, tes CPNS kedinasan telah dilaksanakan. Ia menyebut Badan Intelejen Negara (BIN) telah memulai tes. "Dari kemarin kita baru saja kick off dengan kepala BKD terkait sekolah kedinasan sudah mulai berjalan. Kemarin Sekolah Intelijen Negara mulai tes," ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (19/7).Mantan Bupati Banyuwangi ini mengaku Kemenpan-RB sedang menyiapkan formasi CPNS bagi fresh graduate untuk nasional dan Ibu Kota Nusantara (IKN)."Persiapannya sudah matang," tuturnya. Azwar Anas juga memastikan tes CPNS tahun ini akan lebih ketat. Salah satunya, dengan memasang dua kamera Face Recognition. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi joki CPNS."Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
-
Kenapa Kemenpan-RB memperketat tes CPNS? Azwar Anas juga memastikan tes CPNS tahun ini akan lebih ketat. Salah satunya, dengan memasang dua kamera Face Recognition. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi joki CPNS."Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
"RAPBN 2023 memiliki tantangan tersendiri, dikarenakan pada tahun 2023 nanti, Pemerintah harus kembali menyusun defisit dalam APBN kembali ke maksimal 3 persen dari PDB," tutur Dian seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (26/2).
Hal tersebut sesuai amanat Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 2 tahun 2020. Sebagaimana diketahui selama masa pandemi APBN mengalami tekanan yang cukup berat. Sehingga Pemerintah diberikan keleluasaan untuk menyusun APBN dengan defisit yang melebihi ambang batas 3 persen. Ambang batas defisit maksimal 3 persen terhadap PDB merupakan amanat dalam penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dian menuturkan salam upayanya menuju defisit kembali ke 3 persen, proses penyusunan tersebut juga terjadi di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Turbulensi ekonomi global diperkirakan masih berlanjut di tahun depan akibat adanya krisis konflik internasional dan pandemi yang masih terjadi dengan berbagai variannya.
Meski begitu, di sisi lain terdapat reformasi struktural perekonomian nasional yang menguatkan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, transparan dan akuntabel. "Oleh sebab itu, RAPBN 2023 layak disebut sebagai wujud rencana keuangan negara yang berkarakter prospektif dan antisipatif," kata dia.
Sehingga dalam rangka merespon tantangan tersebut, di dalam RUU APBN 2023 perlu dituangkan langkah-langkah kebijakan yang strategis. Baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan yang mencerminkan upaya-upaya Pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik.
Baca juga:
Revisi Turun, Menkeu Sebut Defisit APBN 2022 Diproyeksi 3,9 Persen
Banggar Sepakati Defisit APBN di 2023 Hanya 2,85 Persen dari PDB
Alternatif Cara Tahan Kenaikan Harga Pertalite dkk Tanpa Tambah Utang
Di Paripurna DPR, Menteri Sri Mulyani Blak-blakan Strategi Kebijakan Fiskal 2023
Sri Mulyani: Pelebaran Defisit Mampu Bikin Ekonomi RI Bertahan
Pemerintah Tekan Defisit APBN Menjadi -2,61 Persen di 2023