Aung San Suu Kyi menolak istilah pembantaian muslim Rohingya

Merdeka.com - Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, menolak istilah 'persekusi rohingya' yang digunakan oleh Pelapor Khusus HAM PBB. Menurutnya, warga Myanmar sampai kapanpun selalu mengasosiasikan orang Rohingya sebagai pendatang gelap asal Bangladesh.

Sebagai gantinya, politikus perempuan yang kini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri ini mengusulkan sebutan 'komunitas muslim di negara bagian Rakhine'.

Pernyataan itu disampaikan Suu Kyi kemarin, selepas menemui Pelapor Khusus Yanghee Lee, seperti dikutip Sydney Morning Herald, Selasa (21/6).

"Istilah-istilah yang bisa memicu emosi salah satu pihak sebaiknya dihindari, agar solusi damai atas masalah tersebut bisa dicari segera," kata Suu Kyi.

Suu Kyi sejak lama dituding bersikap mendua terhadap isu Rohingya oleh para pegiat HAM. Mayoritas pemilih Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang beragama Buddha, tidak menganggap persekusi muslim di utara negara itu sebagai isu penting. Suu Kyi sempat digadang-gadang bisa membuat perubahan signifikan di Rakhine, karena partainya berasas demokrasi serta akhirnya berhasil melengserkan junta militer lewat pemilu.

Pengungsian muslim Rohingya di Myanmar terbakar (c) REUTERS/Soe Zeya Tun

Awal pekan ini, Badan Khusus HAM PBB melansir laporan yang secara jelas menyebut apa yang menimpa warga Rohingya di Myanmar sebagai kejahatan kemanusiaan sistematis. Penduduk muslim di Rakhine dilarang bekerja di sektor formal, tidak bisa mengakses rumah sakit, bahkan tidak dilayani oleh dukun beranak sehingga tingkat kematian ibu dan anak sangat tinggi di kalangan komunitas muslim. Lebih dari 500 ribu warga dewasa Rohingya tidak punya hak memilih di Myanmar.

Jumlah warga Rohingya mencapai 1,1 juta orang, mayoritas berada di Rakhine. Setelah kerusuhan parah terjadi pada 2012 lalu, sampai sekarang lebih dari 130 ribu orang terpaksa mengungsi ke seluruh dunia.

Suu Kyi, sebagai politikus yang secara de facto lebih berkuasa dari Presiden Myanmar, telah memerintahkan pembentukan lembaga khusus untuk mengentaskan kemiskinan di Rakhine. Hanya saja tugas dan fungsi lembaga dibentuk sebulan lalu ini masih belum jelas.

Thet Thinzar, Utusan Myanmar untuk Badan HAM PBB, mengkritik laporan terbaru yang masih saja memakai kata Rohingya. Penyebutan muslim Rohingya menurutnya sangat sensitif bagi warga Myanmar.

"Agar tercipta harmoni dan rasa saling percaya di kalangan akar rumput sangat disarankan tidak memakai (Rohingya)," ujarnya.