Bangladesh Umumkan 1.500 Orang Tewas dalam Demonstrasi untuk Gulingkan Mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina
Bangladesh mengalami gelombang demonstrasi besar-besaran yang menuntut pengunduran diri mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina.
Tahun ini, sekitar 1.500 orang kehilangan nyawa dalam protes yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. Selain itu, pemimpin sementara Muhammad Yunus menyatakan diperkirakan 3.500 orang mungkin telah menjadi korban penculikan paksa selama 15 tahun masa pemerintahan Hasina. Protes yang dimulai pada Juli 2024 sebagai gerakan mahasiswa menentang kuota pekerjaan di sektor publik, telah berkembang menjadi kerusuhan paling mematikan sejak Bangladesh merdeka pada 1971. Menurut laporan dari ddnews pada Selasa (19/11/2024), situasi ini memaksa Hasina untuk melarikan diri ke India.
"Setiap hari, nama-nama baru ditambahkan ke dalam daftar martir," ungkap Yunus dalam pidatonya kepada rakyat untuk memperingati 100 hari pemerintahan sementaranya. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut.
Pemerintah Yunus bertekad untuk memberikan keadilan bagi para korban. Ia menyebutkan bahwa sebuah komisi yang menyelidiki insiden penculikan telah mengumpulkan informasi mengenai 1.600 kasus hingga bulan Oktober, namun jumlah tersebut bisa saja melebihi 3.500. Yunus juga menegaskan kembali niat pemerintahnya untuk meminta ekstradisi Hasina dari India.
"Kami akan mengadili semua kejahatan yang dilakukan selama 15 tahun terakhir," tegasnya, seraya menambahkan bahwa pemerintah telah memulai langkah untuk membawa pelaku penghilangan dan pembunuhan ke pengadilan internasional. Ia menjelaskan bahwa peta jalan untuk pemilihan umum berikutnya di negara yang memiliki populasi 170 juta orang itu akan diumumkan setelah reformasi pemilu selesai.
Partai-partai politik, termasuk Partai Nasionalis Bangladesh Bangladesh (BNP) yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Khaleda Zia, telah mendesak pemerintah sementara untuk segera menyusun rencana pemilihan umum nasional yang jelas.
