Beijing akan tolak putusan pengadilan soal Laut China Selatan

Merdeka.com - Hari ini Pengadilan Internasional di Den Haag, Belanda, akan memutuskan sengketa Laut China Selatan yang kasusnya diajukan oleh Filipina terkait klaim wilayah oleh Negeri Tirai Bambu.

Menyinggung hal tersebut, sejumlah media mengabarkan China menyatakan kesiapan untuk bernegosiasi, hanya apabila Filipina berjanji untuk mengabaikan hasil yang dikeluarkan pengadilan internasional di Den Haag.

Hal tersebut tertuang langsung dalam pemberitaan media pemerintah China Daily, seperti dikutip Channel News Asia, pada Senin pekan lalu, (4/7).

Beijing mengatakan untuk mengabaikan apa pun hasil yang dikeluarkan pengadilan internasional. Beijing mengklaim bila jalur LCS yang dipermasalahkan Filipina mengandung nilai perdagangan sejumlah USD 5 miliar tiap tahunnya.

Beijing juga menafsirkan secara pribadi bila apa yang disengketakan di kawasan LCS oleh negara lain seperti Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei adalah tidak memiliki yurisdiksi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hong Lei menyebutkan pendekatan unilateral yang dilakukan oleh Filipina justru mencemooh hukum internasional.

"Saya menekankan sekali lagi bahwa pengadilan arbitrase tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus ini. Tidak seharusnya mereka membuat keputusan. China dengan tegas tidak menerima adanya penyelesaian sengketa dengan menggunakan orang ketiga," ucap Hong Lei.

Sementara itu, Sekretaris Komunikasi Kepresidenan Filipina Herminio Coloma Jr, menyebut pada dasarnya Filipina hanya mengharapkan keadilan di wilayah strategis itu.

"Filipina mengharapkan keadilan dan perdamaian serta stabilitas di kawasan tersebut," pungkasnya.

Terkait kasus putusan Pengadilan Internasional di Laut China Selatan, Beijing juga meminta Amerika Serikat tidak ikut campur. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi, kepada Menlu AS John Kerry pada Rabu pekan lalu.

Melalui sambungan telepon, Wang Yi mengatakan kepada Kerry agar Negeri Paman Sam tidak ikut-ikutan dalam masalah putusan di Laut China Selatan. Wang Yi juga meminta agar AS tidak memperumit putusan tersebut.

"Saya sampaikan kepada Menlu Kerry agar AS berjanji untuk tidak campur tangan dalam putusan di Laut China Selatan," ujarnya seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (7/7).

Negeri Tirai Bambu berharap AS tidak melakukan aksi apapun di Laut China Selatan agar perdamaian dan stabilitas di kawasan tidak terganggu.

Sejumlah media China seperti People's Daily menyebut negara mereka adalah korban dalam sengketa Laut China Selatan. China jelas bukan pelaku tapi adalah korban, tulis koran pemerintah itu.

Menurut surat kabar tersebut, beberapa pihak menginginkan untuk menodai China dengan memutarbalikkan fakta dan menyetir masalah yang ada.

"Sangat jelas pada isu LCS, China bukanlah pelaku kejahatan melainkan korban," tegas pemberitaan koran tersebut, seperti dilansir laman the Guardian, Senin (11/7).

Surat kabar lokal lainnya, China Daily juga menyatakan Beijing tidak akan mundur dan tidak akan tunduk pada putusan yang dikeluarkan Arbitrase Internasional pada hari ini.

"(Menang) atau kalah, aturan tidak akan ada perbedaan bagi Beijing sebab putusan arbitrase adalah tidak sah karena pengadilan tidak memiliki yurisdiksi," tulis koran itu.