Berani kritik militer, jurnalis Thailand diancam ditembak mati

Merdeka.com - Seorang pejabat Senior dari Dewan Reformasi Nasional Thailand memberikan pernyataan mengejutkan di tengah upaya negerinya untuk memperbaiki sistem pemerintahan. Dia menyatakan setiap jurnalis yang memberitakan soal kritik terhadap militer pantas ditembak mati.

Pejabat itu bernama Letnan Jenderal Thawatchai Samutsakhon. Pernyataan itu dia sampaikan dalam diskusi Perlindungan Hak Media dan Aturan Standar Kebebasan Etika dan Profesional. Sikap keras itu diucapkannya dalam menanggapi komentar dari mantan komandan polisi Jenderal Seripisut Temiyavet yang dalam wawancara terakhirnya mengecam militer.

"Dia tidak punya rasa horman (pada militer). Jurnalis yang melaporkan hal ini sebaiknya dieksekusi oleh pasukan tembak," ujar Thawatchai, seperti dikutip dari Asian Correspondent, Rabu (3/5).

Aturan ini menimbulkan kontroversi, yang akan menjerat seluruh media di Thailand ke dalam sistem baru, serta telah disetujui 141 anggora parlemen berbanding 13 yang menolak. Ditambah 17 menyatakan abstain.

Aturan tersebut, berdasarkan laporan Prachatai, kini sudah diserahkan kepada Majelis Legislatif Nasional (NLA), yang anggotanya diseleksi dan dipilih junta militer Thailand, untuk disahkan.

Undang-undang tersebut juga akan mengatur pendirian 15 anggota Dewan Media Profesional Nasional (NPMC), dua di antaranya berasal dari pemerintah. Dewan ini akan memiliki otoritas untuk menyetujui atau menutup lisensi media, sementara media tak berlisensi akan dijatuhi hukuman denda dan penjara.

Dalam diskusi tersebut, NRC yang diwakili juru bicaranya Pornthip Rojanasunand, menyatakan dukungan formasi tersebut, sembari mengatakan regulasi sendiri telah terbukti tidak efektif. Bahkan, UU baru tersebut semakin krusial di tengah meningkatnya popularitas media sosial.

"Media saat ini membuat klip video untuk memfitnah orang. Ini sangat sulit dikontrol ... dan telah menghancurkan masyarakat," ujar Pornthip.