Filipina tidak akan bangun pulau buatan di Laut China Selatan
Merdeka.com - Persoalan maritim khususnya di Laut China Selatan hingga saat ini masih menjadi perhatian publik dunia. Bukan hanya beberapa negara di ASEAN dan China saja, kini Amerika Serikat pun ikut-ikutan memperebutkan. Berbagai kepentingan dari masing-masing negara dimunculkan, membuat sengketa Laut China Selatan masih belum terselesaikan hingga sekarang.
"Sebelumnya masalah Laut China Selatan tidak pernah menjadi perhatian ASEAN. Sebab, tidak semua negara anggota memiliki kepentingan dengan perairan tersebut. Jadi ASEAN tetap menganggap ini masalah Filipina dan China. Karena itu kami mengunjungi Pengadilan Arbitrase Den Hague untuk menyelesaikan sengketa ini," kata Duta Besar Filipina untuk ASEAN, Elizabeth Buensuceso, dalam dialog tentang ASEAN bertajuk Filipina sebagai Ketua Asean Tahun 2017, di Habibie Centre, Jakarta Selatan, Kamis (26/1).
"Namun, pada 2012 lalu, barulah negara-negara ASEAN sadar akan pentingnya Laut China Selatan dan mulai mengklaim kepemilikan terhadapnya," sambungnya.
-
Siapa yang prihatin tentang konflik Laut China Selatan? Para menteri luar negeri di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) pada Sabtu, 30 Desember 2023 menyatakan keprihatinan mereka atas meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan.
-
Siapa yang mendukung kedaulatan laut Filipina? Meski visi kedaulatan kelautan mereka didukung oleh kebijakan seperti The National Security Policy dan National Security Strategy untuk menjamin 24/7 Maritime Domain Awareness, namun pada implementasinya sungguh cukup berbeda (Batongbacal, 2021).
-
Kenapa Laut Cina Selatan menjadi sorotan dunia? Teritorial LCS merupakan kawasan perairan yang menjadi sorotan tidak hanya di level Asia, namun juga dunia khususnya negara-negara Barat yang memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan.
-
Apa yang ditemukan di Laut China Selatan? Dua kapal ini berasal dari masa Dinasti Ming, yang berkuasa di China dari tahun 1368-1644. Dua bangkai kapal kuno ditemukan di kedalaman sekitar 1.500 meter di Laut China Selatan.
-
Apa yang tidak perlu lagi diurus saat ke ASEAN? Artinya, anda tak perlu repot-repot mengurus SIM internasional ketika akan bepergian ke negara-negara di ASEAN ini.
-
Laut apa yang tidak punya pantai? Laut ini tidak memiliki pantai. Fenomena ini bisa disebut juga laut di dalam laut.
Oleh karena itu, dibentuk perjanjian Code of Conduct (COC) oleh negara ASEAN sebagai upaya penyelesaian. Namun hingga sekarang, kerangka COC masih belum juga dirampungkan.
Tahun ini, Filipina selaku negara Ketua ASEAN akan mengupayakan penyelesaian kerangka COC. Dalam setahun masa keketuaan, Filipina berharap COC segera terselesaikan.
"Kami berharap selama masa kepemimpinan di ASEAN kami bisa menemukan mekanisme sebagai terobosan masalah Laut China Selatan melalui COC. Sebelumnya, hanya digelar dua pertemuan untuk mendiskusikan persoalan ini lebih lanjut, tahun ini kami akan menggelar pertemuan untuk membicarakan kerangka COC setiap bulan," terangnya.
Elizabeth menyebut, kerangka COC sebenarnya sudah rampung dibuat. Namun, hingga sekarang keputusan persetujuan belum diperoleh.
"Draft COC kami sudah siap. ASEAN juga sudah menyiapkan COC. Kami memiliki berbagai dokumen soal COC. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memilih jawaban terbaik. Tentunya, jawaban tersebut harus mengutamakan kepentingan beberapa negara, bukan hanya mendahulukan kepentingan sepihak," papar Elizabeth.
Filipina, sebagai negara yang memiliki kepentingan dengan Laut China Selatan telah menuliskan beberapa hal pada perjanjian COC.
"Filipina telah menuangkan segala yang bisa dan tidak bisa dilakukan, apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Termasuk, tidak membangun pulau artifisial. Kami sendiri sudah siap memilih jawaban yang terbaik. Kami benar-benar berharap COC bisa terselesaikan, atau setidaknya kerangka kerja COC bisa rampung tahun ini," tuntasnya.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tema debat berkaitan dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.
Baca SelengkapnyaKasal menilai Presiden Prabowo berupaya mencegah segala bentuk pertikaian di kawasan, dengan tetap menjunjung tinggi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Filipina.
Baca SelengkapnyaAksi Manila ini sering memicu konflik terbuka dengan penjaga pantai China.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan membuka kemungkinan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk diekspor.
Baca SelengkapnyaRencana pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya usai resmi dikeluarkan dari daftar proyek strategis nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaTerkait masalah Laut China Selatan, pihak pemerintah China membantah pernyataan Kemenhan AS.
Baca SelengkapnyaSejumlah pengamat mengkhawatirkan kerja sama Indonesia-China dalam sektor maritim di Laut China Selatan.
Baca Selengkapnya"Perlu kehati-hatian dalam menangani konflik dan menyikapi dinamika situasi yang berkembang," kata Menko Polhukam
Baca SelengkapnyaKonflik Laut China Selatan kembali memanas. Kapal China Coast Guard menembakkan meriam air dan memblokade kapal Filipina.
Baca SelengkapnyaChina benar-benar nekat membangun pangkalan udara di sana.
Baca SelengkapnyaUntuk bisa masuk ke Korea Selatan, WNI diwajibkan untuk mengajukan visa melalui Korea Visa Application Center (KVAC).
Baca Selengkapnya