Hun Sen ingin berkuasa satu dekade lagi

Merdeka.com - Hasrat Hun Sen tetap berada di pucuk kekuasaan pemerintah Kamboja nampaknya belum memperlihatkan tanda-tanda bakal surut. Walau sudah mempertahankan gelar sebagai perdana menteri paling lama menjabat di dunia, mantan anggota Khmer Merah itu masih bernafsu berkuasa satu dasawarsa lagi.

Hun Sen bersumpah bakal mempertahankan kekuasaannya dalam pidato di depan ribuan buruh garmen, di sebuah pagoda di pinggiran Ibu Kota Phnom Penh. Dia meminta seluruh rakyat mendukungnya dan memberikan suara kepada partainya, Partai Rakyat Kamboja (CPP).

"Saya yakin akan terpilih lagi menjadi perdana menteri dalam dua kali masa jabatan, sekitar sepuluh tahun. Saya berharap kalian bersama keluarga terus memilih dan mendukung kami pada pemilu 29 Juli 2018," kata Hun Sen, dilansir dari laman Associated Press, Rabu (27/12).

Di Kamboja, industri garmen adalah salah satu tulang punggung perekonomian. Pada tahun lalu, ekspor garmen bernilai USD 6,3 miliar (Rp 85,3 triliun). Sedangkan pada semester pertama 2017, sektor itu membukukan pendapatan hingga USD 4,9 miliar (Rp 66,4 triliun).

Dengan kenyataan itu, buruh industri garmen Kamboja memiliki daya tawar politik yang kuat. Makanya Hun Sen rela mendekati mereka dan mengumbar janji jika terpilih lagi maka bakal mengesahkan pemberian tunjangan bagi pekerja perempuan melahirkan, di samping hal lain.

"Kalian harus ingat, kalau masih ingin bekerja, kalian tidak boleh memberi kesempatan kepada pihak asing atau dalam negeri menghancurkan perdamaian," ujar Hun Sen.

Masalah dihadapi Kamboja bukan cuma nafsu kekuasaan Hun Sen. Industri garmen mereka juga perlahan mendapat saingan dari sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara yang mematok harga lebih murah. Namun, China dan Rusia sebagai sekutu Kamboja bakal terus mendukung Hun Sen, walau dia berlaku menjadi diktator dengan memberangus kelompok oposisi dan menekan kalangan pegiat sipil serta kebebasan pers.

Karena hal itu, Swedia menjadi anggota Uni Eropa pertama yang memutuskan menghentikan sebagian bantuan uang kepada Kamboja. Keputusan itu adalah bentuk protes mereka atas keputusan Mahkamah Agung setempat membubarkan kelompok oposisi Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) pada beberapa waktu lalu.

Dalam pernyataan disampaikan oleh Kedutaan Besar Swedia di Ibu Kota Phnom Penh, mereka akan menimbang lagi segala bentuk kerjasama dengan Kamboja. Namun, bantuan buat mengembangkan pendidikan dan penelitian tetap berjalan.

"Kami sementara tidak akan melakukan kerjasama soal pembangunan antarpemerintah," demikian pernyataan disampaikan Kedutaan Besar Swedia di Kamboja.

Swedia selama lima tahun belakangan dikabarkan telah menggelontorkan dana hingga USD 100 juta (sekitar Rp 1,3 triliun) buat Kamboja. Berada di urutan ketiga negara penyumbang terbesar setelah Prancis dan Jerman. Grup usaha pakaian asal Swedia, H&M, juga salah satu pelanggan produk garmen Kamboja. Meski demikian, satu-persatu pemodal Barat memilih hengkang setelah China masuk dan menjadi penyumbang dan penanam modal terbesar di Kamboja.

Menanggapi pernyataan pemerintah Swedia, Kamboja menyatakan tetap bersahabat dengan semua negara. Namun, dia berkeras menyatakan alasan pembubaran CNRP adalah karena ada gelagat bakal melakukan makar.

"Orang-orang harus menghormati keputusan rakyat Kamboja, supaya sejalan dengan prinsip demokrasi dan aturan hukum," kata Wakil Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Huy Vannak.

Amerika Serikat beberapa waktu lalu juga menyatakan segera memutus bantuan bagi Kamboja. Kedutaan Besar AS di Kamboja mengklaim pada April lalu mereka mengucurkan duit USD 1,8 juta buat membantu pemilihan daerah tahun ini dan pemilihan umum pada 2018.

Menurut Kementerian Luar Negeri AS, tiga tahun lalu mereka memberi bantuan uang kepada Kamboja sebesar USD 77,6 juta. Uang itu buat membantu program kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan buat menggenjot pertumbuhan ekonomi. Namun, China berhasil menguasai proyek-proyek infrastruktur skala besar. Lagipula, China tidak mensyaratkan reformasi politik seperti AS. Maka dari itu, Hun Sen seperti berada di atas angin dan berani menentang AS.

Kamis lalu, Mahkamah Agung Kamboja memutuskan supaya Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) dibubarkan. Keputusan itu nampaknya sudah bisa diperkirakan oleh kelompok oposisi. Apalagi Ketua Majelis Hakim, Dith Munty, merupakan anggota partai penguasa, Partai Rakyat Kamboja (CPP). Dia menyatakan sembilan hakim anggota memutuskan secara bulat soal pembubaran CNRP.

Mahkamah Agung Kamboja juga melarang 118 anggota CNRP terlibat dalam aktivitas politik selama lima tahun ke depan. Dengan keputusan itu, Perdana Menteri Hun Sen dan CPP membungkam seteru politiknya sebelum pemilihan umum digelar pada Juli 20181 mendatang. Dia juga dianggap tetap mempertahankan budaya otoriter dan merusak budaya demokrasi di negara itu.

Hakim Munty juga secara sepihak menyatakan CNRP mengakui akan melakukan kudeta, karena mereka tidak mengutus kuasa hukum buat membela dalam persidangan.

Perdana Menteri Hun Sen dan pemerintah Kamboja menuding CNRP dan pemimpinnya, Kem Sokha, hendak melakukan kudeta dengan bantuan Amerika Serikat serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan media massa berkelindan dengan AS. Dia lantas ditangkap pada September lalu. Pemerintah Kamboja lantas menutup kegiatan sejumlah organisasi didanai AS. Tentu saja AS membantahnya. Bahkan, sebuah surat kabar independen Kamboja, The Cambodia Daily, terpaksa berhenti terbit karena dipaksa membayar pajak yang jumlahnya sangat tidak masuk akal.

Politikus senior CNRP yang kabur ke luar negeri, Mu Sochua, menyatakan keputusan Mahkamah Agung Kamboja sama saja mengakhiri era demokrasi murni berjalan selama ini. Dia meminta bantuan pihak asing supaya tidak tutup mata dan membiarkan rezim otoriter dipimpin Hun Sen terus melanggengkan kekuasaan. Pemerintah Amerika Serikat sudah mendesak pemerintah Kamboja membebaskan Sokha dan membatalkan keputusan pembubaran CNRP. Namun, kepolisian Kamboja sudah menggelar operasi melucuti kantor cabang dan lambang CNRP di seluruh negara itu.

Menurut Mo Sochua, sikap Hun Sen bakal menghambat pemodal asing hendak berinvestasi. Sebab menurut dia, dominasi China dalam perekonomian Kamboja bakal membuat pengusaha lain malas bersaing atau malah hengkang. Dia juga menuding China bisa seperti itu karena Hun Sen utang budi.

Hun Sen merupakan mantan komandan Khmer Merah yang membelot sejak 1978 dan menggulingkan rezim itu. Dia didapuk sebagai Perdana Menteri sejak 1985, setelah gerakan itu tumbang. Lantas pada 1997, dia merebut kekuasaan setelah melakukan kudeta menelan banyak nyawa. Dia saat ini menjadi perdana menteri dan kepala negara terlama di dunia, yakni selama 32 tahun, dan terus berjalan.

Sistem demokrasi diterapkan di Kamboja dianggap masih sangat rapuh. Sebab, lembaga legislatif dan yudikatif belum bisa mandiri, sebab masih sangat tergantung dengan sikap eksekutif. Penegakan hukum dan hukum acara di sana dianggap amat lemah. Apalagi selama beberapa tahun belakangan hubungan pemerintah Kamboja dan China semakin mesra. Hal itu membuat Tiongkok rela mengguyur Kamboja dengan sejumlah bantuan dan pinjaman. Namun, hal itu malah membikin penguasa semakin menindas kelompok oposisi dan pegiat demokrasi dan hak-hak sipil setempat.