Indonesia ikut-ikutan tidak akui proklamasi kemerdekaan Catalunya
Merdeka.com - Parlemen Negara Bagian Catalunya memutuskan memproklamasikan kemerdekaan dari Spanyol yang sempat tertunda. Namun, deklarasi mereka tidak diakui oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Indonesia ikut-ikutan tidak mengakui kemerdekaan Catalunya. Kementerian Luar Negeri menyampaikan pendiriannya melalui akun Twitter.
"Indonesia tidak mengakui pernyataan sepihak kemerdekaan Catalonia. Catalonia adalah bagian integral Spanyol. Indonesia tidak akan mengakui kemerdekaan Catalonia," demikian pernyataan Kemenlu RI seperti dikutip dari akun Twitter @Portal_Kemlu_RI, Sabtu, (28/10).
-
Siapa pendiri Kementerian Luar Negeri? Teuku Mohammad Hadi Thayeb, Pendiri Kemlu yang Pernah Menjabat Jadi Gubernur Aceh Putra Aceh yang pernah menjadi diplomat RI serta tokoh di balik berdirinya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) ini sangat menginspirasi banyak orang.
-
Bagaimana Kemenkeu RI dibentuk? Bermula dari Departement of Financien Departemen ini dibentuk di masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan alasan keadaan ekonomi yang memprihatinkan kala itu.
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Bagaimana Kemenag mengumumkan pembentukan Departemen Agama? Pada 3 Januari 1946, Presiden Soekarno memutuskan untuk mengadakan Departemen Agama, setelah mempertimbangkan usulan Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (KNIP). Pengumuman tersebut disiarkan pemerintih melalui siaran Radio Republik Indonesia.
-
Apa tugas Kemenhan RI? Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
-
Siapa yang mendapatkan pesan dari Kapolri? Peraih Adhi Makayasa Akpol 2024 diberi pesan oleh Kapolri. Begini isinya.
Perdana Menteri Inggris, Theresa May, menyatakan tidak mengakui proklamasi kemerdekaan dilakukan Parlemen Catalunya. Menurut pernyataannya, pemerintah Inggris enggan mengakui deklarasi itu lantaran Mahkamah Agung Spanyol menyatakan jajak pendapat digelar pada 1 Oktober lalu ilegal.
"Kami ingin melihat aturan hukum tetap dipegang teguh, serta undang-undang dasar dihormati dan mengembalikan persatuan Spanyol," demikian seperti dikutip dari pernyataan Theresa May.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, juga menolak mengakui proklamasi kemerdekaan Catalunya. "Ada aturan hukum yang sesuai undang-undang dasar di Spanyol. (Perdana Menteri) Mariano Rajoy ingin aturan ini dihormati dan saya mendukung penuh," kata Macron.
Senada dengan Inggris dan Prancis, Jerman juga enggan mengakui deklarasi kemerdekaan Catalunya. Mereka mendukung upaya Rajoy mengembalikan ketertiban di Catalunya.
"Pemerintah Jerman tidak mengakui deklarasi kemerdekaan apapun. Kami berharap semua pihak yang terlibat menggelar dialog dan menurunkan tingkat ketegangan," kata Juru Bicara Pemerintah Jerman, Steffen Seibert.
Bahkan pemerintah Amerika Serikat juga masih menganggap Catalunya adalah bagian dari Spanyol. Maka dari itu mereka enggan mengakui deklarasi kemerdekaan Catalunya.
"Amerika Serikat mendukung pemerintah Spanyol mengambil langkah sesuai konstitusi supaya Spanyol tetap bersatu dan kuat," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert.
NATO juga bereaksi atas deklarasi kemerdekaan Catalunya. Spanyol merupakan salah satu sekutu NATO. Mereka menyatakan kalau hal itu adalah urusan dalam negeri dan meyakini Spanyol bisa mencari jalan keluarnya.
Uni Eropa juga nampaknya tidak tertarik dengan upaya pemisahan diri Catalunya. Menurut Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, sudah terlalu banyak perpecahan serta pertikaian terjadi dan masalah Catalunya diharapkan tidak perlu menambah panjang daftar masalah terjadi.
Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, juga berharap supaya Rajoy bisa mencari solusi permasalahan dengan Catalunya, dan mengedepankan dialog serta menghindari tindakan represif.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkumham Yasonna H Laoly merespon wacana dwi kewarganegaraan untuk diaspora yang tengah mencuat. Dia menyinggung isi Sumpah Pemuda.
Baca SelengkapnyaIndonesia juga salah satu negara yang menentang keras penjajahan Israel di tanah Palestina.
Baca SelengkapnyaCek Fakta: Amerika Cabut Internet di Indonesia per Tanggal 1 Desember 2023
Baca SelengkapnyaBeredar yang mengklaim Indonesia bergabung dengan Rusia untuk menyerang Israel, simak penelusurannya
Baca SelengkapnyaHNW menegaskan, PKS sejak awal sudah menolak pindahnya ibu kota.
Baca SelengkapnyaSetelah dilarangnya TikTok jalankan bisnis media sosial dan E-commerce oleh MenKopUKM, kini giliran respons Kominfo.
Baca SelengkapnyaBeredar video Jokowi menyebut keluar dari APEC karena tak sejalan dengan pendapat AS.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, menegaskan meski IKN telah menjadi undang-undang tetap sah apabila diubah
Baca SelengkapnyaGibran menampung masukan dari semua pihak. Dia mempersilakan jika ada pihak yang berbeda pendapat.
Baca SelengkapnyaTerkait masalah Laut China Selatan, pihak pemerintah China membantah pernyataan Kemenhan AS.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi gregetan disebut dengan julukan Lurah oleh banyak politisi.
Baca SelengkapnyaRaffi Ahmad sempat ramai dihujat netizen karena dinilai tak turut buka suara soal RUU Pilkada yang akhirnya dibatalkan.
Baca Selengkapnya