Kunjungi kapal perang di Borneo, Beijing marah pada Menhan AS

Merdeka.com - Pemerintah China memprotes kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Ash Carter ke Kapal Induk USS Theodore Roosevelt kemarin. Kapal itu berlabuh 70 mil barat laut Kalimantan, Laut China Selatan. Carter datang ditemani beberapa pejabat Malaysia, karena perairan itu masih masuk ZEE Negeri Jiran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying mempertanyakan motivasi pejabat Negeri Paman Sam itu melawat ke perairan penuh sengketa wilayah itu. Beijing menuduh AS hendak memiliterisasi kawasan, dengan aktif mengirim kapal perang berpatroli di Laut China Selatan selama beberapa pekan terakhir.

"Pemerintah kami menentang segala sesuatu yang berbau tindakan militer, karena kami sendiri tidak pernah melawan legitimasi hak berlayar negara lain dalam hukum internasional. Negara ini sangat hormat dan taat aturan," tutup Jubir Chunying, seperti dilansir Xinhua, Jumat (6/11).

Chunying menambahkan, seandainya AS terbuka soal motivasinya mengirim kapal perang, situasi tegang justru tidak akan terjadi. "Kami ingin agenda Amerika Serikat bisa dijelaskan lebih transparan dan jujur," imbuhnya.

Carter membantah kedatangannya punya agenda terselubung. Dia membenarkan negaranya ingin hadir lebih nyata di Laut China Selatan. Tapi soal militerisasi, menurutnya justru Angkatan Laut China yang selama setahun terakhir lebih agresif bersengketa dengan negara-negara lain.

"Kunjungan ini adalah respon kami untuk meredakan ketegangan terkait aktivitas di Laut China selama setahun terakhir," kata Carter.

Kunjungan Kepala Pentagon ini hanya berselang sepekan setelah insiden patroli kapal perusak USS Lassen mendekati Pulau Reklamasi Spratly, yang dikuasai Angkatan Laut Tiongkok membuat Dubes AS dipanggil oleh Wakil Menlu China. Sebelumnya, kapal selam China pada 24 Oktober segera membuntuti kapal induk Amerika Serikat USS Ronald Reagan yang sedang berlayar di Laut Jepang.

Selama dua tahun terakhir, kapal perang China kerap mengusir kapal nelayan dari Vietnam, Filipina, ataupun Brunei Darussalam yang mendekati Kepulauan Spratly. Laporan intelijen AS menyebutkan Bejing tengah membangun pangkalan militer di pulau buatan itu. Alhasil, negara sekutu seperti Taiwan dan Filipina meminta AS terlibat lebih aktif di Laut China Selatan untuk mengimbangi manuver China.

Selain salah satu jalur perdagangan utama dunia, Laut China Selatan sangat kaya sumber daya hayati laut serta migas. Potensi ekonomi per tahunnya minimal USD 5 triliun (setara Rp 682 triliun). Pemerintah Tiongkok punya doktrin bahwa 90 persen perairan itu milik mereka sejak era kekaisaran.

Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Taiwan menolak doktrin China. Negara-negara ini turut mengajukan klaim wilayah di perairan tersebut ke Dewan Landas Kontinen PBB. (mdk/ard)