Menteri Israel Ungkap Keinginan Duduki Gaza dan Kurangi Separuh Penduduk Palestina
Pada Agustus, ia mengatakan membiarkan dua juta warga Gaza kelaparan demi membebaskan sandera Israel di Palestina adalah sesuatu yang dibenarkan.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang dikenal dengan pandangan sayap kanannya, menyatakan bahwa Israel seharusnya menduduki Jalur Gaza dan mengurangi separuh jumlah penduduk Palestina melalui "emigrasi sukarela."
"Kita bisa dan harus menaklukkan Jalur Gaza, kita tidak perlu takut dengan kata itu," ungkap Smotrich dalam sebuah acara yang diadakan oleh Dewan Yesha, sebuah organisasi yang mewakili para pemukim Israel di Tepi Barat, seperti yang dilaporkan oleh AFP pada Kamis (28/11/2024).
Dia juga menambahkan, "Tidak diragukan lagi bahwa di Gaza -- dengan dorongan emigrasi sukarela -- ada di sini, menurut pendapat saya, peluang unik yang terbuka dengan pemerintahan baru," merujuk pada terpilihnya kembali Donald Trump baru-baru ini. Smotrich meyakini bahwa dalam dua tahun ke depan, populasi Gaza dapat berkurang setengahnya. Sebagai pemimpin partai Zionisme Religius yang ultranasionalis, Smotrich telah mengundang banyak kontroversi melalui pernyataannya selama beberapa bulan terakhir.
Pada bulan Agustus, dia menimbulkan reaksi keras secara internasional dengan menyatakan bahwa membiarkan dua juta warga Gaza kelaparan demi membebaskan sandera Israel di wilayah Palestina adalah suatu hal yang dapat dibenarkan. Selain itu, pada 14 November, Human Rights Watch (HRW) merilis laporan yang menuduh pemindahan massal warga Gaza oleh Israel sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan," sebuah klaim yang ditolak oleh Israel dengan menyebutnya "sepenuhnya salah." HRW juga menyatakan bahwa "Tindakan Israel tampaknya juga memenuhi definisi pembersihan etnis" di wilayah-wilayah yang tidak akan memungkinkan warga Palestina untuk kembali.
Tindakan Israel di Gaza menuai kecaman
Josep Borrell, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa yang akan segera mengakhiri jabatannya, sebelumnya telah mengecam tindakan Israel di Gaza. Dalam sebuah unggahan di media sosial pada tanggal 11 November, Borrell menyatakan, "Kata-kata 'pembersihan etnis' semakin sering digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi di Gaza utara." Pernyataan tersebut mencerminkan keprihatinan mendalam atas situasi yang semakin memburuk di wilayah tersebut. Di sisi lain, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan rekan-rekannya dari kabinet sayap kanan, Smotrich, sebelumnya memicu gelombang protes pada bulan Januari dengan rencana mereka yang kontroversial mengenai "pemindahan sukarela" untuk 2,4 juta penduduk Gaza.
Pada waktu itu, Amerika Serikat secara tegas menolak pernyataan yang dianggap "tidak bertanggung jawab" tersebut. Sejak Israel menduduki Jalur Gaza pada tahun 1967, mereka terus mempertahankan pasukan dan permukiman di wilayah itu hingga tahun 2005. Setelah penarikan pasukan, Israel memberlakukan blokade yang sangat ketat di Gaza, dan sejak dimulainya konflik saat ini, pengepungan yang hampir total telah diterapkan. Hamas, yang merebut kekuasaan di Gaza pada tahun 2007 setelah menggulingkan loyalis Otoritas Palestina, semakin memperburuk situasi. Di tengah semua ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak gagasan pemukiman kembali warga Yahudi ke Gaza, meskipun gagasan tersebut mendapat dukungan dari Smotrich dan anggota koalisi sayap kanan lainnya.
Konflik di Gaza dimulai dengan serangan mendadak Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober tahun lalu, yang mengakibatkan kematian 1.207 orang, sebagian besar di antaranya adalah warga sipil, menurut data resmi dari Israel yang dihimpun oleh AFP. Sementara itu, kampanye balasan Israel telah menyebabkan kematian 44.249 orang di Gaza, berdasarkan angka yang disediakan oleh kementerian kesehatan wilayah tersebut, yang dianggap dapat dipercaya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Angka-angka ini menunjukkan dampak tragis dari konflik yang berkepanjangan dan kompleks ini, serta tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat sipil di kedua belah pihak.
