Partai Aung San Suu Kyi menang, Rohingya pesimis nasibnya berubah
Merdeka.com - Perwakilan Organisasi Persatuan Rohingya di Eropa, Mohamed Ibrahim, pesimis muncul prospek perubahan terhadap saudaranya di Myanmar. Kendati pemilu 8 November lalu hampir pasti dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan tokoh oposisi Aung San Suu Kyi, nasib etnis minoritas muslim itu diyakini akan tetap terlunta-lunta.
"Sepertinya sama saja. Pemilu ini tidak akan mengubah hubungan bilateral Myanmar-Bangladesh, kunci penanganan pelarian Rohingya selama ini," kata Ibrahim, seperti dilansir BDNews, Senin (9/11).
Myanmar dan Bangladesh selama ini selalu saling tuding soal isu kemanusiaan Rohingya. Kebijakan perbatasan kedua negara membuat warga Rohingya terpaksa lari ke laut. Jumlah warga Rohingya kabur ke negara lain karena pembantaian sistematis di Myanmar pada 2012 mencapai 800 ribu jiwa.
-
Apa yang menjadi sengketa dalam Pileg? Perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU untuk sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 akan disidangkan pekan depan.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Apa yang DPR minta dari Imigrasi? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.'Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. 'Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,' sambungnya.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Bagaimana cara DPR agar WNA jera? Terakhir, Sahroni juga meminta agar WNA tersebut langsung dideportasi usai menjalankan hukuman. Menurutnya hal tersebut dapat menunjukkan ketegasan negara dalam menyikapi WNA arogan yang kerap meresahkan masyarakat.'Yang terpenting jangan langsung dideportasi, keenakan. Biarkan dia bertanggung jawab dulu atas perbuatannya di sini. Jerat hukuman jikalau memenuhi unsur-unsur pidana lainnya. Setelah selesai menjalani semuanya, baru boleh dideportasi. Biar ada efek jera dan kapok. Kalau nggak begitu mereka bakal bawa pulang cerita bahwa mereka ‘bebas’ berbuat aneh-aneh di Indonesia. Dan kita tidak ingin begitu,' tutup Sahroni.
Ibrahim sebetulnya meyakini sikap progresif Suu Kyi seandainya nanti memerintah. Namun, untuk membentuk pemerintahan mandiri, NLD butuh lebih dari 51 persen kursi di parlemen. Seandainya itu bisa tercapai, partai ini mustahil bisa mengubah konstitusi, karena 26 persen kursi dikuasai wakil junta militer yang konsisten menolak eksistensi Rohingya.
Perubahan konstitusi dibutuhkan untuk memberi kewarganegaraan bagi Rohingya, isu tak populer bagi mayoritas Myanmar. Penduduk muslim yang tinggal di Provinsi Arakan itu selama bertahun-tahun dianggap pemerintah Myanmar imigran gelap asal Bangladesh. "NLD memang bisa memerintah, tapi mereka adalah pemerintahan yang tidak punya kuasa," kata Ibrahim.
Menjelang pemilu kemarin, populasi Rohingya terus ditekan oleh segelintir kelompok Buddha radikal. Walau jumlahnya lebih dari 1 juta orang, orang Rohingya dilarang ikut pemilu. Biksu radikal, Ashin Wirathu, dua pekan lalu sempat mengajak umat Buddha di Myanmar tidak memilih NLD. Dia menuding Suu Kyi gagal membendung pertumbuhan populasi kelompok muslim yang mengancam nilai-nilai Buddha di negara mereka.
"Kelompok Buddha radikal ini hanya mengakui satu ras dan satu agama, Bamar dan Buddha, sebagai yang sah di Myanmar. Itu sangat tidak bisa diterima," kata Kardinal Charles Bo, pemimpin umat Katolik Myanmar.
Selain itu, meski jumlah warga muslim mencapai lima persen dari 51 juta penduduk Myanmar, tapi tak satupun orang Islam muncul sebagai kandidat bagi partai berkuasa atau oposisi.
Wakil Presiden NLD Cabang Mandalay, Win Mya, adalah contoh politikus populer yang tidak bisa masuk parlemen karena sentimen antimuslim yang berkembang di masyarakat. Sosok kepercayaan Suu Kyi ini adalah penganut Islam.
Hingga berita ini dilansir, NLD meraih kemenangan mutlak di Yangon, Ayeryarwaddy, Bago, dan Mon. Jumlah kursi didapatkan partai oposisi ini, menurut prediksi internal BBC, adalah 81 kursi di majelis rendah dan 35 kursi di majelis tinggi. Perhitungan suara butuh waktu nyaris seminggu. (mdk/ard)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Indonesia adalah negosiasi dengan pemerintah Myanmar soal pengungsi Rohingya.
Baca SelengkapnyaKonflik Rohingya termasuk kejahatan genosida yang menelantarkan banyak orang.
Baca SelengkapnyaViral Pengungsi Rohingya di Aceh 'Ngelunjak', Menko Muhadjir Ngaku Belum Terima Laporan
Baca SelengkapnyaPengungsi Rohingya kini mendapat penolakan dari warga Aceh. Pemerintah diminta bertindak tegas.
Baca SelengkapnyaMahfud MD sedang mencari jalan keluar mengenai pengungsi Rohingya yang terus bertambah datang ke Indonesia
Baca SelengkapnyaSatu keluarga berjumlah enam orang yang merupakan pengungsi Rohingya mendatangi Kantor Disdukcapil Makassar untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP.
Baca SelengkapnyaHingga akhir November 2023, tercatat 1.084 warga Rohingya yang mendarat di Aceh menggunakan 6 kapal kayu.
Baca SelengkapnyaJK mencontohkan konflik yang terjadi di Ambon dan Papua yang membuat warga mengungsi.
Baca SelengkapnyaMenko Mahfud MD buka suara soal pengungsi Rohingya. Menurutnya, Indonesia berhak mengusir mereka.
Baca SelengkapnyaPengungsi Rohingya terus berdatangan ke Indonesia menuai pro dan kontra
Baca SelengkapnyaJelang Pemilu, India Terapkan Undang-undang 'Anti-Muslim'
Baca SelengkapnyaMenurut Kapolri sejumlah warga Rohingya yang mengungsi sudah adanya kesepakatan sebelumnya.
Baca Selengkapnya