Setelah Kudeta Terbitlah Ketidakpastian

Merdeka.com - Dalam pekan menjelang kudeta yang dieksekusi pada waktu fajar di hari Senin, militer Myanmar mengeluarkan serangkaian ancaman samar-samar yang merusak kredibilitas pemilu 8 November. Juru bicara angkatan bersenjata, Jenderal Zaw Min Tun menolak untuk mengesampingkan apakah militer akan merebut kekuasaan, sebagai tanggapan atas pertanyaan seorang jurnalis. Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing melontarkan gagasan penghapusan konstitusi 2008, yang dirancang oleh militer sendiri.

Pada Minggu, beberapa jam sebelum parlemen yang baru terpilih menggelar rapat paripurna pertama, militer mengeluarkan pernyataan mengejutkan yang menolak hasil pemilu. Tak lama setelahnya, militer menangkap Aung San Suu Kyi, bersama setidaknya 42 anggota partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dan 16 aktivis.

Kudeta terjadi setelah kampanye selama berbulan-bulan untuk mendiskreditkan pemilu berdasarkan tuduhan kecurangan pemilih yang tidak berdasar. Kemenangan kedua NLD secara berturut-turut memperjelas bahwa militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, tidak memiliki jalan untuk kembali berkuasa melalui pemungutan suara. Penolakannya untuk mengakui hasil telah memicu krisis politik. Sekutu militer mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Myanmar terhadap para pemimpin pemerintahan sipil, mengancam akan memboikot parlemen, dan menuntut pemungutan suara baru. Kepemimpinan Tatmadaw mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun, berjanji untuk membentuk kembali KPU dan mengawasi pemilihan multipartai baru yang “bebas dan adil”.

Militer dengan sangat hati-hati menyusun lanskap politik negara saat ini sehingga beberapa pengamat awalnya menolak kemungkinan kudeta. Meskipun konstitusi 2008 mengizinkan pemilihan umum yang demokratis, undang-undang tersebut juga memberi Tatmadaw kekuatan yang sangat besar. Di bawah konstitusi, ia tetap berada di luar kendali sipil, menerima jaminan 25 persen kursi parlemen, dan mempertahankan kendali atas lembaga-lembaga utama seperti polisi. Status quo mempertahankan kekuatan politik militer dan melindungi kepentingan ekonominya — sambil melindunginya dari pengawasan internasional dan akuntabilitas domestik.

Dengan Aung San Suu Kyi dan NLD berjanji untuk melembagakan serikat demokratis federal dan militer dengan teguh memveto reformasi konstitusional apa pun, pengaturan itu tidak bertahan lama. Tetapi krisis politik yang sedang berlangsung mungkin tidak ada hubungannya dengan militer sebagai institusi dan lebih berkaitan dengan Min Aung Hlaing, sekarang pemimpin Myanmar.

Sebagai panglima tertinggi, jenderal senior diatur UU wajib pensiun pada usia 65 tahun. Min Aung Hlaing yang akan pensiun pada Juli, dapat merusak pengaruh politik dan ekonominya. Pensiun juga dapat membuatnya rentan diseret ke pengadilan internasional atas peran utamanya dalam mempelopori kampanye kekejaman terhadap minoritas Rohingya tahun 2017, yang oleh PBB digambarkan sebagai genosida.

Ketidakpastian

Kepala Perkumpulan Pemuda Rohingya, Khin Maung, mengutuk kudeta dan menyerukan tindakan cepat komunitas internasional. Dia menyuarakan ketakutannya jika kekuasaan diambil alih militer akan menghalangi proses repatriasi Rohingya di Bangladesh dan mengkhawatirkan keamanan warga Rohingya yang masih berada di negara bagian Rakhine, Myanmar barat.

"Kami warga negara Myanmar. Kami punya perasaan yang sama sebagai rakyat Myanmar. Seluruh masyarakat kami sangat khawatir," ujarnya, berbicara dari kamp pengungsi di Bangladesh.

"Jika mereka (komunitas internasional) menunda, akan berdampak buruk pada masyarakat kami, tak hanya Rohingya tapi semua masyarakat di Myanmar," lanjutnya, dikutip dari Foreign Policy, Selasa (2/2).

Pada Senin, ketidakpastian meliputi jalan-jalan Yangon, pusat komersial negara itu. Sinyal data seluler dan internet nirkabel terputus sewaktu-waktu. Orang-orang berbondong-bondong ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan telur. Antrean panjang mengular di luar toko kelontong, bank, dan apotek.

"Di masa mendatang, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi kami perlu memiliki uang tunai," ujar seorang perempuan muda yang mengantre di ATM, menolak menyebutkan namanya karena alasan keamanan.

Amerika Serikat adalah salah satu negara pertama yang bereaksi terhadap kudeta tersebut. Huru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan AS "akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan."

Sementara AS mungkin tidak memilih sanksi untuk seluruh negeri seperti ketika Myanmar berada di bawah kepemimpinan militer sebelumnya, diharapkan sanksi terhadap militer diperluas. Menurut Hunter Marston, seorang analis politik regional yang berbasis di Canberra, Australia, sanksi tersebut dapat menargetkan kepemilikan bisnis besar Tatmadaw, termasuk di sektor minyak dan gas,

Trauma

Untuk saat ini, para pendukung NLD dan aktivis pro-demokrasi tidak ikut campur. Sementara pernyataan yang dikaitkan dengan Aung San Suu Kyi yang menyerukan unjuk rasa diunggah ke halaman Facebook resmi NLD, beberapa pejabat partai mengatakan mereka tidak lagi memiliki kendali atas halaman tersebut.

Insiden tersebut telah membuat banyak anggota masyarakat khawatir militer mungkin mencoba menjebak mereka ke dalam perangkap. Jika ada unjuk rasa massa, "militer telah bersiap dengan mengerahkan pasukan di berbagai kota besar dan menahan calon pengurus komunitas serta jurnalis," jelas Marston.

Krisis politik dipastikan akan memperlambat pemulihan Myanmar dari pandemi virus corona dan dampak ekonomi yang menghancurkan. Negara itu baru saja mulai mengendalikan wabahnya sendiri.

"Sudah di tengah krisis ekonomi terburuk dalam 100 tahun dan ancaman kesehatan paling berbahaya, krisis politik ini — tidak peduli bagaimana hasilnya — akan memperlambat pemulihan selama berbulan-bulan jika tidak lebih lama," jelas Mary Callahan, seorang analis berbasis di Yangon dengan pengalaman puluhan tahun menangani masalah Myanmar.

Kudeta telah menarik negara itu kembali ke masa lalu kelamnya di bawah kediktatoran militer selama beberapa dekade. Ancaman pekan lalu membuat banyak warga trauma.

"Mental saya terpukul bahkan sebelum saya menyadarinya. Saya sadar bahwa tubuh dan pikiran saya merespons dengan cara yang sama, seperti krisis Rohingya tahun 2017," ujar Thinzar Shunlei Yi, seorang aktivis pro-demokrasi yang berbasis di Yangon.

Thinzar Shunlei Yi sedang dalam proses merencanakan kampanye pendidikan pemilih untuk pemilihan lokal yang diperkirakan pada Maret, tetapi masa depan mereka sekarang tak menentu.

"Sistem politik kami sedang gagal," ujarnya.