Mantan Bupati Kepulauan Sula Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus saat akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/11). Sidang tersebut mengagendakan mendengarkan pembacaan dakwaan dari JPU KPK.
Mantan Bupati Kepulauan Sula Jalani Sidang Dakwaan
pembebasan lahan
Mantan Bupati Kepulauan Sula Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (22/11). Ahmad Hidayat Mus merupakan tersangka dugaan pengadaan fiktif pembebasan lahan Bandara Bobong.
Mantan Bupati Kepulauan Sula Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/11).
Ekspresi mantan Bupati Kepulauan Sula Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/11).
Mantan Bupati Kepulauan Sula Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus usai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (22/11).
Proses eksekusi terhadap hotel tersebut dilakukan oleh PT Tunas Unggul Lestari (TUL) melalui penetapan eksekusi yang dibacakan oleh juru sita Pengadilan.
Baca SelengkapnyaJika pada akhirnya perkebunan warga masuk batas patok yang dipasang perusahaan, maka 2.000 kepala keluarga akan terkena dampak.
Baca SelengkapnyaNusron Wahid mengatakan sebanyak 60 persen sengketa dan masalah pertanahan melibatkan oknum internal Kementerian ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaHampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil berzirah ke Makam Pangeran Jayakarta, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (7/10).
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa tanah atau lahan.
Baca SelengkapnyaMafia tanah terbukti merugikan keuangan negara, menyengsarakan kehidupan rakyat, serta menghambat investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan.
Baca SelengkapnyaDalam 4 bulan terakhir ini, Kementerian ATR berhasil meningkatkan jumlah kantor pertanahan.
Baca SelengkapnyaLangkah ini sebagai komitmen pemerintah menyelesaikan kasus tumpang tindih lahan.
Baca SelengkapnyaKeberhasilan ini merupakan dampak dari reformasi perundang-undangan melalui Undang-undang Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaSuara tembakan terdengar sangat banyak dan dalam jarak yang cukup dekat
Baca SelengkapnyaProses sita dilakukan setelah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap, mulai dari tingkat gugatan hingga peninjauan kembali.
Baca Selengkapnya