KPK
Mantan anggota DPRD Sumatera Utara Enda Mulya Lubis (kiri) dan Supervisor KPP Pajak Pratama Ambon nonaktif Sulimin Ratmin (kanan) akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/1). Sulimin Ratmin terkait menerima suap upaya pengurangan pajak dan Enda Mulya Lubis terkait penerimaan suap persetujuan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2012 dan Pengesahan Perubahan APBD 2013-2015.
Mantan anggota DPRD Sumatera Utara Enda Mulya Lubis (kiri) dan Supervisor KPP Pajak Pratama Ambon nonaktif Sulimin Ratmin (kanan) akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/1).
Mantan anggota DPRD Sumatera Utara Enda Mulya Lubis dan Supervisor KPP Pajak Pratama Ambon nonaktif Sulimin Ratmin akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/1).
Mantan anggota DPRD Sumatera Utara Enda Mulya Lubis dan Supervisor KPP Pajak Pratama Ambon nonaktif Sulimin Ratmin dikawal petugas akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/1).
Mantan anggota DPRD Sumatera Utara Enda Mulya Lubis dan Supervisor KPP Pajak Pratama Ambon nonaktif Sulimin Ratmin dikawal petugas akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/1).
Ekspresi mantan anggota DPRD Sumatera Utara Enda Mulya Lubis dan Supervisor KPP Pajak Pratama Ambon nonaktif Sulimin Ratmin dikawal petugas akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/1).
Sulimin Ratmin terkait menerima suap upaya pengurangan pajak dan Enda Mulya Lubis terkait penerimaan suap persetujuan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2012 dan Pengesahan Perubahan APBD 2013-2015.
Faisyal menilai bahwa KPK pasti sudah memiliki bukti yang kuat dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
Managing Partner Tax RSM Indonesia, Ichwan Sukardi menjelaskan bahwa terdapat beberapa tren terkini dalam perpajakan Indonesia.
Baca Selengkapnya
Hasto akhirnya buka suara usai ditetapkan KPK sebagai tersangka penyuapan dalam kasus Harun Masiku.
Baca Selengkapnya
Komisi III menghormati jika Hasto ingin memberikan pembelaan karena menjadi bagian hak sebagai warga negara.
Baca Selengkapnya
Meski demikian, Wakil Ketua Umum Gerindra ini menghormati hak Hasto untuk membela diri.
Baca Selengkapnya
Wacana itu menuai kritik banyak pihak. Termasuk Mantan Menko Polhukam Mahfud Md
Baca Selengkapnya
Kardinal Suharyo menilai kasus korupsi belakangan dijadikan alat untuk menjegal orang demi kepentingan tertentu
Baca Selengkapnya
Hasto menyadari sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintah, ia paham resiko akan dipenjara suatu hari nanti
Baca Selengkapnya
Hasto menyadari sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintah, dia paham resiko akan dipenjara suatu hari nanti.
Baca Selengkapnya
Terdapat delapan pandangan positif dari keputusan KPK dalam mentepakan Hasto sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
KPK memanggil dua anggota DPR RI terkait dengan penyidikan dugaan korupsi dana CSR BI.
Baca Selengkapnya
Fernando menilai, tidak ada upaya dari KPK untuk mempolitisasi kasus yang menjerat Hasto tersebut.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi