Massa aksi yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 saat menggelar aksi damai di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat (10/5).
Lapor Kecurangan Pemilu, Massa Alumni 212 Demo Kantor Bawaslu
Demo
Dalam aksinya, mereka melaporkan kecurangan pemilu yang merugikan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2.
Massa terlihat memadati depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat (10/5). Mereka menuntut agar Bawaslu untuk tetap netral.
Deretan aparat kepolisian berjaga saat massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 beraksi di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat (10/5).
Massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 berorasi saat beraksi di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat (10/5).
Aksi Neno Warisman berorasi saat ikut bergabung dalam aksi damai di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat (10/5).
Eggi Sudjana saat ikut bergabung di tengah aksi damai di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat (10/5).
Seorang demonstran yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 memegang poster saat melakukan aksi damai di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Jumat (10/5).
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ingin mempertahankan status KPU dan Bawaslu sebagai lembaga permanen.
Baca SelengkapnyaFrederik Fransiskus Baba menganggap pernyataan tersebut sebagai bentuk pelanggaran berat yang mencampuradukkan agama dengan politik.
Baca SelengkapnyaMereka menolak rencana pembangunan pemukiman di atas tanah negara eks Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) di Cimulang, Bogor.
Baca SelengkapnyaIa berpendapat bahwa format konten video pendek di TikTok memudahkan penonton untuk memahami pesan dengan cepat.
Baca SelengkapnyaPemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan pelibatan ketiganya dalam kampanye dan politisasi SARA.
Baca SelengkapnyaBawaslu menyebut, menurunnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta harus menjadi refleksi bersama.
Baca Selengkapnyameminta pihak yang merasa dirugikan atas keputusan KPU yang melakukan diskualifikasi agar menempuh upaya hukum.
Baca SelengkapnyaBawaslu melaporkan sudah menerima 1.500 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024 per 1 Desember.
Baca SelengkapnyaDengan adanya penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada tersebut. Maka, perlu dilakukannya refleksi hingga evaluasi.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan aturan, untuk Pilkada yang dimenangkan oleh kotak kosong maka akan dilakukan Pemilu ulang di tahun depan.
Baca SelengkapnyaBawaslu menyebut angka tersebut menjadi bukti banyaknya upaya pelanggaran aturan di Pilkada serentak 2024, yang sudah dilakukan pencegahan.
Baca SelengkapnyaJenis pelanggaran berdasarkan laporan dan temuan seperti dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Selengkapnya