Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri saat menghadiri peresmian kapal rumah sakit terapung di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023). Kapal rumah sakit terapung itu diberi nama Laksamana Malahayati.
Momen Megawati Resmikan RS Apung Laksamana Malahayati untuk Layani Masyarakat Pesisir
Megawati Soekarnoputri
Tampak ada logo banteng serta bendera PDI Perjuangan pada kapal rumah sakit tersebut.
Peresmian rumah sakit ini ditandai dengan pemecahan kendi berisi kembang dan air oleh Megawati. Lokasi pemecahan kendi berada di ujung kapal berwarna merah.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kapal Laksamana Malahayati saya resmikan," ujar Megawati yang langsung memecahkan kendi yang dipegangnya.
Setelah itu, Megawati langsung masuk ke dalam kapal untuk melihat isi atau fasilitas yang ada pada kapal tersebut.
Selanjutnya, ia memberikan sejumlah cenderamata kepada sejumlah pejabat yang turut hadir. Seperti Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Muhammad Ali, Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran dan beberapa pejabat lainnya.
Diketahui, kapal yang berukuran cukup besar ini akan berlayar mulai dari Jakarta menuju ke Lampung, Aceh dan terakhir bersandar di Pelabuhan Malahayati.
PKB menyarankan masyarakat yang keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan PPN 12 persen, sebaiknya mengajukan uji materi (judicial review) UU HPP di MK.
Baca SelengkapnyaKenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada Januari 2025, memicu perdebatan sengit antara Partai Gerindra dengan PDIP
Baca SelengkapnyaPSI menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.
Baca SelengkapnyaNasDem menilai PDIP tidak konsisten karena telah mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama antara Pemerintah dan DPR.
Baca SelengkapnyaPenolakan bahkan muncul dari PDIP yang merupakan salah satu partai yang ikut menyetujui RUU HPP tersebut.
Baca SelengkapnyaSejumlah partai Koalisi KIM dan KIM Plus terlihat hadir pada saat acara HUT ke-18 Hanura.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti mengungkapkan, PDIP mengusulkan dan memutuskan PPN 12 persen.
Baca SelengkapnyaPDIP tak membantah ada upaya dari Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mengobok-obok PDIP.
Baca SelengkapnyaRonny tidak mengungkapkan nama pihak yang diduga sebagai otak penyebaran spanduk tersebut, tetapi pelaku merasa terganggu ketegasan Megawati.
Baca SelengkapnyaRonny tidak mengungkapkan nama pihak yang diduga sebagai otak penyebaran spanduk tersebut, tetapi pelaku merasa terganggu ketegasan Megawati.
Baca Selengkapnya