'Kudeta' dalam Tubuh Kepolisian: Kepala Kepolisian Negara Soekanto Diberhentikan

Merdeka.com - Situasi serba panas di periode akhir tahun 1950-an. Pergolakan di daerah menambah kekalutan masa itu. Beberapa instansi pemerintah mengalami permasalahan internal. Tak terkecuali kepolisian negara.

Kepemimpinan Raden Said Soekanto yang selama satu dasawarsa telah meletakkan dasar kepolisian, secara tiba-tiba diberhentikan oleh Panglima Tertinggi Bung Karno. Dalam buku Ikhtisar Sejarah Perdjuangan ABRI (1945–Sekarang) dijelaskan bahwa situasi di kepolisian memanas usai Konferensi Kepolisian 19 Oktober 1959.

Dalam konferensi tersebut, Kepala Kepolisian Negara (KKN) Soekanto mengumumkan adanya sebuah herordening (Penataan Ulang) dan retooling (Pembersihan Ulang) di lingkungan kepolisian negara. Langkah ini sebagai bentuk efisiensi dan produktivitas polisi dalam pelaksanaan program pemerintah.

Retooling harus memenuhi syarat-syarat budi pekerti dan mempraktikkan Tribrata. Hasil dari konferensi ini adalah dibentuknya 'Manifes Kepolisian' yang ditandatangani 10 pimpinan kepolisian dari seluruh Indonesia.

Korps Kepolisian Negara diwajibkan menjalankan tugas, sumpah jabatan, hukum tata tertib, dan Tribrata dalam rangka melaksanakan Manipol Demokrasi Terpimpin. Sempat terjadi mosi tidak percaya dari kelompok Soetarto. Meskipun sebagian besar masih mendukung Soekanto.

Dalam buku Sejarah TNI Jilid II, pada 17 November 1959 Kepala Kepolisian Soekanto memerintahkan seluruh anggota Polisi melaksanakan Manifes Kepolisian. Sebelum manifes dilaksanakan, terdapat banyak gejala yang tidak diinginkan.

Intrik dalam Kepolisian

Pada 14 Desember 1959, Soekanto memperingatkan adanya sekelompok pejabat kepolisian yang berusaha merintangi Manifes Kepolisian. Kelompok pejabat Polisi ini mengingkari tekat, kesatuan, merusak disiplin dan hierarki.

Mereka disebut-sebut menyalahgunakan korps Kepolisian Negara di Jawa dengan cara-cara yang tidak jujur dan rendah. Bahkan, menikam dari belakang untuk mendapatkan posisi pimpinan kepolisian.

Bukan tanpa alasan Soekanto mengeluarkan pernyataan tersebut. Beberapa kelompok mengadukan Soekanto kepada Jenderal A.H. Nasution dan Presiden Sukarno. Kelompok pertama adalah Tim Sepuluh Kepolisian Negara yang dipimpin oleh Soekarno Djojonegoro.

Mereka menuntut penggantian posisi para perwira yang merupakan lulusan Belanda. Sejumlah anggota tim sepuluh, termasuk Soekarno Djojonegoro diduga merupakan kaki tangan PKI dan PNI yang tidak menyukai Soekanto.

Sementara kelompok lainnya, Soetarto dan bersama enam perwira menghadap Jenderal A.H Nasution untuk menuntut penggantian Soekanto yang kurang tegas selama PRRI/Permesta.

Soekanto Diberhentikan

Permasalahan di kepolisian akhirnya sampai ke telinga Presiden Sukarno. Bung Karno lantas memanggil Soekanto ke Istana Bogor pada 13 Desember 1959. Pokok pembicaraan tentang 7 pejabat kepolisian yang menginginkan pemberhentian Soekanto.

Bung Karno juga meminta agar ke tujuh orang tersebut jangan diberi hukuman. Soekanto tetap pada pendiriannya. Dia bahkan melayangkan pernyataan waspada pada 14 Desember 1959. Presiden Sukarno menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran atas perintahnya.

Keesokan harinya, tanpa terduga Soekanto mendapat surat skorsing. Dia menduga ada peran PKI di balik lahirnya surat tersebut. Seperti dijelaskan dalam buku Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo.

Bisa ditebak, Soekarno Djojonegoro diangkat menggantikan Soekanto oleh Presiden Soekarno. Soekarno secara resmi menjadi Kepala Kepolisian Negara pada 17 Desember 1959.

Soekanto adalah sosok yang dikenal menentang konsep Nasakom. Bahkan, sang istri ikut terlibat demontrasi menentang pernikahan Presiden Sukarno dengan Hartini pada Juli 1953. Sehingga tidak mengherankan jika Soekanto diberhentikan.

Meskipun telah meletakkan dasar kepolisian negara, Soekanto pada akhirnya diberhentikan secara tidak hormat oleh Presiden Soekarno.

Reporter Magang: Muhammad Rigan Agus Setiawan (mdk/noe)