Cerita 5.000 Penyintas Gempa Cianjur Tak Bisa Bangun Rumah, Kesulitan Cari Tukang

Merdeka.com - Sebanyak 5.000 warga penyintas gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat masih belum bisa memiliki rumah kendati sudah mendapat bantuan. Dikabarkan mereka kesulitan mendapat pekerja atau tukang bangunan.

Informasi tersebut disampaikan oleh Bupati Herman Suherman, seperti dilansir dari ANTARA, Selasa (30/5). Menurutnya rata-rata rumah para korban gempa Cianjur ini mengalami kerusakan dari skala ringan sampai berat.

"Jumlah rumah yang rusak berat, sedang dan ringan mencapai puluhan ribu unit, sehingga membutuhkan tenaga kerja atau tukang bangunan sekitar 60 orang dan rata-rata sedang bekerja," ujarnya

Rebutan

©ADEK BERRY/AFP

Herman mengungkapkan para korban yang sudah siap membangun rumah ini merupakan penerima bantuan tahap I. Saat ini mereka masih menunggu giliran tukang yang sedang mengerjakan rumah warga lainnya yang sudah memesan sejak awal.

Selain kesulitan tukang. Para penyintas juga belum bisa membangun rumah mereka lantaran harga bahan bangunan yang naik. Ia menyarankan agar proses pembangunan bisa lebih cepat dan efisien, warga bisa menggunakan pihak ketiga berupa aplikator atau TNI.

"Lebih baik menggunakan jasa aplikator atau TNI karena kebutuhan tenaga pertukangan pasti tinggi karena mereka yang memilih membangun mandiri juga banyak. Terlebih saat ini tingkat kebutuhan tinggi membuat harga material bangunan menjadi mahal," katanya.

TNI siap bantu

Merespons hal ini, Dansatgas Penanganan Gempa Cianjur, Kolonel Infanteri Heri Rustanto mengatakan bahwa pihaknya siap membantu warga yang kesulitan untuk mencarikan jasa tukang.

Ini akan membantu warga juga yang telah mendapat stilmulan tahap I agar bisa termanfaatkan dengan maksimal. "Banyak temuan di lapangan warga mengeluh kesulitan mendapat tukang, sehingga kami siap membantu menyediakan tenaga tukang agar warga dapat dengan cepat membangun kembali rumahnya karena stimulan tahap I sudah diterima, namun belum membangun rumah," katanya.

Adapun terkait tidak dicairkannya bantuan tahap II lantaran belum ada laporan, sehingga warga diminta untuk menggunakan pihak ke III atau aplikator resmi yang sudah ditunjuk pemerintah karena sulitnya mendapat tenaga pekerja bangunan. (mdk/nrd)