Alasan Pemprov DKI soal APBD 2016 cuma terserap 87 persen
Merdeka.com - Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2016 hanya mencapai 87 persen dari total anggaran sebesar Rp 62,8 triliun. Capaian ini di bawah target Pemprov yang ditetapkan 90 persen. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan meski tak mencapai target, serapan anggaran tahun lalu sudah maksimal.
Sumarsono berdalih, anggaran tahun lalu tak terserap maksimal karena pembebasan lahan untuk proyek Pemprov DKI tak berjalan lancar. Salah satunya pembelian lahan Kedubes Inggris.
"Penyumbang terbesar anggaran tidak terserap yakni pembebasan lahan. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta penyerapan terendah sebesar 52 persen karena pembelian lahan yang paling banyak membuat anggaran tidak terserap. Khususnya pembelian lahan Kedubes Inggris yang awalnya sudah dianggarkan mencapai Rp 500 miliar," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (03/01).
-
Mengapa eksekusi lahan itu ricuh? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira membenarkan anggotanya mengalami luka akibat sabetan sajam saat PN Jambi melakukan eksekusi.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk macet? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
Selain pembebasan lahan, beberapa proyek yang mangkrak juga jadi alasan target serapan anggaran tidak tercapai.
"Sejumlah proyek pembangunan juga ada yang dibatalkan. Di antaranya, rusun dan pembangunan gedung sekolah. Kembali lagi, problem kami pembelian lahan dan persoalan sengketa. Umumnya di situ," ujar Sumarsono.
Sumarsono menjanjikan segera mempublikasikan semua anggaran APBD DKI 2016 yang telah terserap. Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk transparansi pemerintahan.
"Detail daya serap anggaran, kemana, untuk apa akan kita tayangkan dalam bentuk grafis dan dipublikasikan melalui website Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar bisa diketahui masyarakat," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaSodetan Ciliwung sudah bisa beroperasi usai diresmikan Presiden Jokowi kemarin.
Baca SelengkapnyaBerkat kerja sama Pemprov DKI sekarang dan Kementerian PUPR, proyek sodetan Ciliwung kini dapat diselesaikan.
Baca SelengkapnyaTarget itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaAnies menantang untuk dilakukan audit pembangunan Sodetan Ciliwung.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan, pembangunan Sodetan Ciliwung akan mengatasi banjir di Jakarta sekitar 62 persen.
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI membeberkan penyebab Rusunawa Marunda terbengkalai hingga akhirnya dijarah
Baca SelengkapnyaTigor mengungkap sederet program Anies yang dianggap banyak kegagalan
Baca Selengkapnya