Follow
Anies akan sanksi guru SMA 87 bila terbukti bersalah
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyayangkan tindakan guru di SMA Negeri 87 yang diduga mendoktrin siswanya untuk membenci Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia berencana akan memberikan sanksi bila guru tersebut terbukti melakukan doktrin.
"Kalau ada pelanggaran, tidak sesuai ketentuan kita akan sanksi sesuai ketentuan," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/10).
Dia menjelaskan telah memerintahkan inspektorat DKI Jakarta untuk melakukan investigasi mengenai kasus itu. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut mengimbau agar semua guru dapat bersikap netral di Pemilu.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kapan Anies Baswedan menjadi Rektor? Pada 15 Mei 2007, Anies secara resmi dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina.
-
Bagaimana cara Anies untuk memastikan KPK independen? 'Kami memandang perlu mengembalikan institusi penegak hukum, khususnya KPK menjadi sebuah badan yang kembali independen. Kembali memiliki posisi yang kuat, dan diisi orang yang berintegritas supaya ini menjadi barometer tertinggi di dalam pemberantasan korupsi,' ujar Anies dalam acara PWI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (1/12).
-
Siapa yang mendorong penyelenggara pemilu Jawa Tengah agar berintegritas? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Anies Baswedan berjanji akan meminta apa dari ketua KPK? 'Karena itu kemarin kami sampaikan, kalau kami bertugas, maka siapapun yang terpilih menjadi komisioner KPK, harus tanda tangan pernyataan, mentaati seluruh kode etik, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri. Bila komisioner KPK, maka harus menandatangani komitmen itu, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri,' ujarnya.
Sebab dia beralasan guru berkewajiban untuk mendidik dan memberikan contoh untuk untuk para siswa.
"Dan seluruh aparatur sipil negara harus mengambil posisi netral. Nanti saya minta kepada pengawas, juga inspektorat (selidiki)," jelasnya.
Sampai saat ini pihak SMAN 87 masih belum dapat dikonfirmasi terkait kejadian ini. Merdeka.com telah mencoba menghubungi Kepala Sekolah SMAN 87 Patra Patria, namun belum mendapatkan respons.
Surat pernyataan Guru Nelty ©2018 Istimewa
Sebelumnya, terdapat informasi viral di media massa dari pihak yang mengaku sebagai orang tua murid SMAN 87. Dia menyatakan anaknya dan siswa SMAN 87 lainnya dikumpulkan seorang guru di masjid.
Selanjutnya mereka ditunjukkan video gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Dalam aduan tersebut, wali murid tersebut menjelaskan guru N menyebut banyak korban yang bergelimpangan akibat gempa merupakan salah Jokowi.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Instruksi telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Menurutnya, kasus semacam ini tak bisa ditolerir.
Baca Selengkapnya
BKD Sulsel enggan mengungkapkan identitas Kepsek yang melanggar soal netralitas ASN.
Baca Selengkapnya
Wali Kota Medan Bobby Nasution memberikan tanggapan terkait pejabat Disdik yang viral mengajak para kepala sekolah mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Kemendikbud menegaskan, kasus pungli merupakan tindak pidana sehingga harus ditangani penegak hukum.
Baca Selengkapnya
Kemendagri telah menekankan kepada kepala daerah agar menjaga netralitas ASN pada Pilkada.
Baca Selengkapnya
Abdul Mu'ti mengaku masih perlu ada pembahasan lebih lanjut perihal perlindungan terhadap para tenaga pengajar.
Baca Selengkapnya
Menurut Anies, apabila ada menteri yang tak mentaati aturan alias tidak netral, maka masyarakat menunggu sikap dari Jokowi.
Baca Selengkapnya
Dalam waktu 8 hari akan diselenggarakan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi.
Baca SelengkapnyaGuru tersebut menjadi terdakwa usai memarahi anak muridnya yang orangtuanya adalah polisi.
Baca Selengkapnya
Pungutan atau infak pembangunan musala itu dilakukan pada tahun 2022. Dari total 534 siswa, 460 di antaranya sudah membayar.
Baca Selengkapnya
Tidak menutup kemungkinan tindakan itu karena ada kemarahan yang memuncak.
Baca Selengkapnya
Puan juga prihatin atas banyaknya guru yang terseret kasus hukum karena mendisiplinkan siswa dianggap sebagai pelanggaran.
Baca Selengkapnya