Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD DKI Akui Tiap Tahun Temukan Anggaran Tak Wajar, Tapi Tidak Dipublikasi

DPRD DKI Akui Tiap Tahun Temukan Anggaran Tak Wajar, Tapi Tidak Dipublikasi Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra M Taufik. ©Istimewa

Merdeka.com - Temuan anggaran bermasalah dalam rancangan KUA-PPAS untuk APBD DKI Jakarta 2020 dinilai Gubernur Anies Baswedan sebagai kesalahan sistem. Oleh karena itu, Anies akan memperbarui sistem e-budgeting saat dengan ini lebih smart.

Menyikapi temuan-temuan itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, mengakui anggaran tak wajar selalu ditemukan dalam draf perencanaan. Tapi dahulu, diakuinya, tidak ada DPRD yang berteriak. Maka itu perlu dilakukan penyisiran secara manual untuk kemudian dihapus.

"Begini-begini kita setiap tahun kita temuin. Setiap tahun kita temuin tapi kita enggak lapor ke wartawan. Ya kayak gini sisir satu-satu. Jadi alat mengisi satu-satu ya di sini, ini setuju apa enggak," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menilai tak perlu ada perubahan dalam sistem karena kesalahan ada pada SDM. Sebaliknya, Taufik menganggap sah saja jika ada yang diubah dari sistem sebelumnya.

"Ya silakan saja diubah, selama itu untuk kebaikan. Yang udah baik jangan diubah, yang belum baik silakan diubah," ujar Taufik kepada wartawan, Jumat (1/11).

Namun, politisi Gerindra itu memberi catatan. Sebaiknya yang diubah bukan sistem keseluruhan, melainkan sistem kontrolnya saja. "Kalau yang diupgrade itu sistem kontrolnya. e-budgeting itukan kemarin sudah di jelasin. Memang ketika e-budgeting berbanding e-komponen itu pasti ada selisih (angka)," ucapnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy

Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.

Baca Selengkapnya
Gajian Terlambat, DPRD DKI Mengeluh
Gajian Terlambat, DPRD DKI Mengeluh

Keluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.

Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR Akui Usulkan Revisi UU MD3
Ketua Banggar DPR Akui Usulkan Revisi UU MD3

Pengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya
Bukan Titipan, Ini Alasan RUU DKJ Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR
Bukan Titipan, Ini Alasan RUU DKJ Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR

DPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.

Baca Selengkapnya
Laporan Keuangan KPK Kembali Dapat Opini WTP, Tapi BPK Beri Catatan Ini
Laporan Keuangan KPK Kembali Dapat Opini WTP, Tapi BPK Beri Catatan Ini

WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK

Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.

Baca Selengkapnya
Ramai Anggota Dewan Gadai SK, Ketua DPRD DKI: Warga Negara kan Boleh Pinjam Uang ke Bank
Ramai Anggota Dewan Gadai SK, Ketua DPRD DKI: Warga Negara kan Boleh Pinjam Uang ke Bank

Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Baca Selengkapnya
Ketua DPRD Enggak Bisa Berbuat Apa-Apa Terkait Cinta Mega: Saya Petugas Partai
Ketua DPRD Enggak Bisa Berbuat Apa-Apa Terkait Cinta Mega: Saya Petugas Partai

Cinta Mega yang ketahuan diduga main judi slot masih berstatus anggota dewan.

Baca Selengkapnya
Said Didu Tuding Ada Upaya Kriminalisasi untuk Muluskan Proses Pembangunan PSN PIK 2
Said Didu Tuding Ada Upaya Kriminalisasi untuk Muluskan Proses Pembangunan PSN PIK 2

Tim hukum Said Didu menilai tidak ada korelasi antara pernyataan Said Didu dengan pelapor Maskota.

Baca Selengkapnya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
Baru Beberapa Hari Dilantik, Anggota DPRD Kota Serang Ramai-Ramai Gadaikan SK ke Bank
Baru Beberapa Hari Dilantik, Anggota DPRD Kota Serang Ramai-Ramai Gadaikan SK ke Bank

Sekretaris DPRD mengatakan tidak ada aturan yang melarang anggota dewan untuk menggadaikan SK mereka kepada bank.

Baca Selengkapnya