DPRD DKI Akui Tiap Tahun Temukan Anggaran Tak Wajar, Tapi Tidak Dipublikasi
Merdeka.com - Temuan anggaran bermasalah dalam rancangan KUA-PPAS untuk APBD DKI Jakarta 2020 dinilai Gubernur Anies Baswedan sebagai kesalahan sistem. Oleh karena itu, Anies akan memperbarui sistem e-budgeting saat dengan ini lebih smart.
Menyikapi temuan-temuan itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, mengakui anggaran tak wajar selalu ditemukan dalam draf perencanaan. Tapi dahulu, diakuinya, tidak ada DPRD yang berteriak. Maka itu perlu dilakukan penyisiran secara manual untuk kemudian dihapus.
"Begini-begini kita setiap tahun kita temuin. Setiap tahun kita temuin tapi kita enggak lapor ke wartawan. Ya kayak gini sisir satu-satu. Jadi alat mengisi satu-satu ya di sini, ini setuju apa enggak," ujarnya.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang mengatakan UU MD3 tidak direvisi? 'Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini,' kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menilai tak perlu ada perubahan dalam sistem karena kesalahan ada pada SDM. Sebaliknya, Taufik menganggap sah saja jika ada yang diubah dari sistem sebelumnya.
"Ya silakan saja diubah, selama itu untuk kebaikan. Yang udah baik jangan diubah, yang belum baik silakan diubah," ujar Taufik kepada wartawan, Jumat (1/11).
Namun, politisi Gerindra itu memberi catatan. Sebaiknya yang diubah bukan sistem keseluruhan, melainkan sistem kontrolnya saja. "Kalau yang diupgrade itu sistem kontrolnya. e-budgeting itukan kemarin sudah di jelasin. Memang ketika e-budgeting berbanding e-komponen itu pasti ada selisih (angka)," ucapnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaKeluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.
Baca SelengkapnyaPengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaDPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.
Baca SelengkapnyaWTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaCinta Mega yang ketahuan diduga main judi slot masih berstatus anggota dewan.
Baca SelengkapnyaTim hukum Said Didu menilai tidak ada korelasi antara pernyataan Said Didu dengan pelapor Maskota.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaSekretaris DPRD mengatakan tidak ada aturan yang melarang anggota dewan untuk menggadaikan SK mereka kepada bank.
Baca Selengkapnya