Follow
DPRD DKI Naikkan Modal Dasar Tiga BUMD
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta mengesahkan tiga peraturan daerah (Perda) tentang kenaikan modal dasar untuk tiga badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta di Rapat Paripurna. Yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dan PD Pembangunan Sarana Jaya.
Modal dasar Jakpro awalnya Rp 10 triliun dinaikan menjadi Rp 30 triliun, lalu MRT Jakarta dari Rp 14,659 triliun menjadi Rp 40,7 triliun. Kemudian Sarana Jaya dari Rp 2 triliun dinaikan menjadi Rp 10 triliun.
"Apakah Raperda tentang MRT Jakarta, Jakpro, dan Raperda perubahan ketiga tentang Sarana Jaya untuk ditetapkan jadi perda dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/12).
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Bagaimana Pramono-Rano berencana meningkatkan pendapatan Jakarta? Pramono mengatakan, Jakarta tidak boleh lagi bergantung dari retribusi Jakarta harus punya sumber pendapatan baru. 'Saya akan buat Jakarta Funding. Saya yakin APBD Jakarta cukup dana akan saya buat lebih sehat dan transparan,' kata Pramono.
-
Bagaimana transportasi di Jakarta berkembang? Pelbagai angkutan umum berteknologi manual hingga mesin pernah menghiasi jalanan ibu kota. Selain kereta yang semula berfungsi mengangkut hasil bumi dan menjadi alat transportasi, angkutan umum di DKI Jakarta masih mengandalkan tenaga manusia dan binatang yakni delman dan becak.
-
Bagaimana PO Medan Jaya berkembang? Dua tahun usai didirikan, PO Medan Jaya menambah armada sebanyak 8 unit bus Mercedes-Benz baru.Pencapaian ini tak terlepas dari pelayanan dan efisiensi waktu yang baik yang membuat mereka berhasil berkembang.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
Dengan serentak anggota DPRD DKI Jakarta menyetujui pertanyaan dari Sani sapaan akrab Triwisaksana. Selain kenaikan modal dasar, terdapat tiga perda yang disahkan mengenai perubahan status hukum ketiga BUMD tersebut.
Untuk MRT Jakarta dan Jakpro awalnya berstatus perseroan terbatas (PT) menjadi perseroan daerah (perseroda). Sedangkan Sarana Jaya awalnya perusahaan daerah (PD) diubah menjadi perusahaan umum daerah (perumda).
Sementara itu, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoan menyatakan kenaikan modal daerah untuk PT MRT Jakarta untuk menyelesaikan pembangun fase 1 dan pendanaan pembangunan fase 2.
Untuk Jakpro, dia menyebut kenaikan itu untuk mendanai pembangunan light rail transit (LRT) Jakarta fase 2. Yakni rute Velodrome-Dukuh Atas yang dilanjutkan ke Dukuh Atas-Tanah Abang.
Tak hanya itu, kenaikan modal Jakpro juga diperlukan untuk mengembangkan bisnis digital signage, pembangunan fasilitas pengolah sampah atau intermediete treatment facility (ITF Sunter) dan program lainnya.
"Water treatment plant di Kanal Banjir Barat, dan program lainnya yang ditugaskan Pemprov DKI," ucap Matnoor.
Sedangkan, untuk Sarana Jaya kata dia guna menjalankan tugas khusus dari Pemprov. "Khusus pengembangan kawasan Sentra Primer Tanah Abang dan pembangunan hunian DP nol rupiah," jelasnya.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Perombakan direksi esuai dengan hasil keputusan para Pemegang Saham PT MRT Jakarta per tanggal 30 Oktober 2023
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, kelompok buruh memberikan rekomendasi nilai UMP 2024 sebesar Rp5,6 juta.
Baca Selengkapnya
Heru bilang, realisasi investasi di Jakarta mencapai Rp 166,7 triliun di sepanjang 2023
Baca Selengkapnya
Sebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca Selengkapnya
Jakpro menuding, LRT Jakarta menjadi salah satu penyebab BUMD tersebut tak kunjung laba atau untung.
Baca Selengkapnya
Utang ini untuk pembiayaan pembangunan proyek fase I tahap 1 yang menghubungkan Medan Satria-Tomang sepanjang 24,5 kilometer.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca Selengkapnya
Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca Selengkapnya
PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.
Baca Selengkapnya
Kasus Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM melibatkan Jakpro
Baca Selengkapnya
Kejagung juga mendalami dampak dari modus pengurangan volume proyek dalam proses pembangunan.
Baca Selengkapnya