SKPD dan BUMD bidang pangan untuk selalu menjamin ketersediaan stok
Komisi B DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran Rp985 miliar untuk penambahan program pangan murah bersubsidi dalam Raperda APBD tahun anggaran 2024.
Sekretaris Komisi B, Wa Ode Herlina meminta SKPD dan BUMD bidang pangan untuk selalu menjamin ketersediaan stok agar distribusi subsidi pangan murah melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) berjalan lancar dan sesuai sasaran.
Ia pun mewanti-wanti agar tak ada lagi penumpukan antrean di kalangan masyarakat penerima manfaat subsidi pangan murah tersebut.
“Saya sependapat betul kalau bisa ditambah, ditambah tapi titik distribusinya supaya ditambah juga,” kata Wa Ode di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/10).
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan, pangan bersubsidi tersebut akan didistribusikan untuk 924 ribu penerima manfaat.
jelas Eli.
Perumda Dharma Jaya, BUMD pangan mengklaim pihaknya telah memastikan distribusi subsidi pangan murah telah berjalan lancar dan sesuai sasaran.
Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman merinci, terdapat beberapa upaya yang dilakukan agar bantuan ini tepat sasaran dan tak ada antrean dalam pendistribusian.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah memberi nomor antrean kepada masyarakat penerima manfaat satu hari sebelum hari pendistribusian.
merdeka.com
Pemprov DKI memberikan berbagai program bantuan sosial. Di antaranya program pangan bersubsidi, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.
Baca Selengkapnya
Penyerahan jabatan Panglima TNI dari Laksamana Yudo Margono kepada Jenderal Agus Subiyanto dilaksanakan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (22/11).
Baca Selengkapnya
Pemanggilan tersebut terkait pertanggungjawaban program bantuan dana provinsi tahun 2020-2022.
Baca Selengkapnya
Program JHT yang bersifat tabungan, dapat dimanfaatkan oleh para pekerja untuk mempersiapkan hari tua yang sejahtera.
Baca Selengkapnya
Penyediaan hunian bagi ASN merupakan program yang pertama bagi Indonesia, dengan DP 0 % dan cicilan yang lebih murah.
Baca Selengkapnya
Dalam rentang waktu 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung kepemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Program tersebut, lanjutnya, merupakan bentuk kerjasama Kementerian Agama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Baca Selengkapnya
Anggota TPN Ganjar-Mahfud Achmad Baidowi membocorkan salah satu program unggulan Ganjar-Mahfud di pilpres 2024
Baca Selengkapnya
Sufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi