Kapolda Metro Jaya minta tak ada demonstrasi selama minggu tenang

Merdeka.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan meminta masyarakat untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa selama minggu tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta berlangsung. Permintaan itu disampaikannya setelah beredar isu akan terjadi aksi demontrasi besar-besaran pada 2 Februari mendatang.

Aksi unjuk rasa itu disinyalir sebagai tindak lanjut dari aksi demo 4/11 dan 2/12 dengan mendesak aparat penegak hukum segera memproses kasus penistaan agama. Kasus ini menjerat calon gubernur (cagub) nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, saya imbau mari kita lakukan kegiatan lain yang mungkin bisa lebih bermanfaat. Saya mengimbau untuk bisa tidak ada kegiatan di tanggal 11 Februari nanti," sambung Iriawan, saat berada di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (5/2).

Iriawan menyatakan agar masyarakat mempercayakan sepenuhnya kasus tersebut kepada kepolisian guna terciptanya situasi yang kondusif di Ibu Kota.

"Tanggal 11 itu kampanye terakhir pasangan calon. Kita serahkan pada aparat keamanan untuk bisa menciptakan situasi yang tertib dan tenang. Sehingga nantinya apa yang akan menjadi harapan masyarakat, Jakarta tetap dalam kondisi kondusif dan tenang," paparnya.

Saat disinggung soal adanya pemberitahuan dari pihak kepolisian, dirinya menuturkan bahwa belum ada pemberitahuan dari pihak aparat penegak hukum soal hal itu.

"Belum ada (pemberitahuan), hanya informasi saja. Sekali lagi saya mengimbau kepada saudara-saudara saya untuk tidak melaksanakan (aksi) tanggal 11 dulu. Sehingga nantinya kita konsentrasi pada minggu tenang untuk tanggal 15 kita melakukan pencoblosan dan perhitungan suara."

"Sesuai dengan aturan kan hari tenang sehingga kita harapkan tidak ada unras dan turun ke jalan sehingga nantinya betul-betul dalam minggu tenang kita akan membersihkan semua alat peraga yang ada di jalan tetap tenang untuk menghadapi persiapan tanggal 15 untuk pencoblosan suara."