Ketua DPRD DKI merasa kecolongan ada anggaran renovasi rumah dinas Rp 2,4 miliar

Merdeka.com - Pengelolaan anggaran daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 dinilai tidak transparan dan tak diawasi secara ketat. Pasalnya adanya anggaran lift rumah dinas sebesar Rp 750 juta.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan dirinya merasa kecolongan dengan adanya anggaran pengadaan lift secara tiba-tiba di SIRUP LKPP. Padahal, anggaran itu tidak ada di APBD DKI.

"Jadi saya merasa kecolongan. Kalau dikatakan siluman, bisa saja siluman. Karena memang tidak melalui pembahasan," katanya di Jakarta, Kamis (1/2).

Karena itu, politisi PDIP ini mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies-Sandiaga menerapkan e-budgeting dengan baik. Karena selama ini, penerapan e-budgeting sudah terbukti dapat mengurangi adanya anggaran siluman dalam APBD DKI.

"Dengan sistem ini, tidak bisa sembarangan mengganti atau memasukkan anggaran yang tidak dibahas dalam pembahasan anggaran," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center Budgeting Analysis, Uchok Khadafi merasa heran muncul anggaran renovasi besar rumah dinas Gubernur dengan total anggaran sebesar Rp 2,4 miliar, termasuk di dalamnya ada anggaran pengadaan lift sebesar Rp 750 juta.

"Masyarakat curiga kalau ditutup-tutupi berarti ada niatan menggarong APBD. Coba dong dibuka lagi APBD 2018 kepada publik," ujarnya.

Dia menegaskan, ketidakterbukaan merupakan pintu masuk untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Apalagi ternyata dalam anggaran renovasi rumah dinas dan pengadaan lift senilai Rp 752 juta itu tidak melalui pembahasan bersama banggar DPRD.

"Kalau ketua banggar saja tidak tahu soal pengadaan lift itu berarti ada siluman. Gubernur sebagai pengguna anggaran seharusnya mengetahui. Jangan lagi berdrama seakan-akan tidak tahu dan kemudian menjadi pahlawan dengan memerintahkan menghapus. Masyarakat sekarang sangat kritis, mereka tidak kecele dengan drama seperti E-KTP," jelasnya.

Tidak hanya itu, dengan adanya anggaran siluman pengadaan lift tersebut, menandakan Anies-Sandiaga tidak ambil peduli terhadap pengelolaan anggaran siluman. Mereka dinilai tidak mengawasi secara ketat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Yang menjadi pertanyaannya, kemana e-budgeting yang telah diinisiasi dan diterapkan oleh gubernur-gubernur sebelumnya? Apakah e-budgeting tidak dilaksanakan lagi sehingga timbul anggaran siluman itu? Kalau begini terus, potensi membuka pintu anggaran siluman masuk semakin lebar," tutupnya.