Pemprov DKI Bakal Periksa Terkait Undangan Rapat dengan HTI

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta memastikan rapat Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) dengan Muslimah Hizbut Tahrir (HTI) batal digelar. Rencananya, rapat membahas konten untuk poster antikekerasan perempuan dan anak.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, mengatakan meski rapat dibatalkan tetap dibutuhkan klarifikasi dari dinas terkait.

"Kalau dari BKP, kita sudah sampaikan kepada kepala SKPD-nya untuk melakukan pemeriksaan," kata Chaidir di Balai Kota, Jakarta, Selasa (18/6).

Berdasarkan informasi yang dia dapatkan, undangan tersebut ada karena kelalaian pihak PPAPD yang menuliskan daftar undangan dengan hanya menggunakan Google sebagai referensi.

"Kalau kelalaian, minimal sanksinya berupa hukuman disiplin ringan, teguran tertulis, jangan sampai terjadi kedua kali. Kalau misalnya terjadi dua kali mereka bisa naik ke hukuman disiplin sedang," jelasnya.

Akui Kesalahan

Sebelumnya, Kepala DPPAPP Provinsi DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, mengaku pihaknya keliru mengundang organisasi yang telah dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Yakni, Muslimat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Kami akui ada kesalahan," ujarnya melalui sebuah pernyataan tertulis, Kamis (13/6).

Tadinya, DPPAPP Provinsi DKI Jakarta mengundang sejumlah unsur organisasi masyarakat yang terkait dengan perempuan. Namun, penyusun undangan tidak menyadari bahwa salah satu peserta yang diundang adalah HTI, organisasi yang telah dilarang pemerintah.

"Saya juga tidak melihat secara detil daftar undangan saat menandatangani. Sebab, sudah melalui pemeriksaan Plt. Kabid dan Sekretaris Dinas," jelas Tuty.

Reporter: Ratu Annisa Suryasumirat

Sumber: Liputan6.com