Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Plt Gubernur tegaskan ASN tak netral di Pilgub DKI disanksi berat

Plt Gubernur tegaskan ASN tak netral di Pilgub DKI disanksi berat Sumarsono di Kepulauan Seribu. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menyesalkan sikap ketua Rukun Tetangga (RT) dan warga yang menolak kedatangan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, saat mengunjungi kawasan Tanah Kusir II RT 004 RW 011, Pasar Kambing, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, Minggu (6/11). Menurut Sumarsono, aparat sipil negara harus mempunyai netralitas dalam masa kampanye Pilgub DKI.

"Menjelang Pilkada kita harus senantiasa menjaga netralitas. Aparat sipil negara diharapkan untuk bersikap netral. Yang enggak netral kalau ada ketahuan pasti kita berikan sanksi," kata Sumarsono di Kepulauan Seribu, Rabu (09/11).

Sumarsono juga menjelaskan bahwa dia telah membuat salam sebagai tanda netralitas aparat sipil negara. "Salamnya juga sudah saya kenalkan, ada salam birokrasi itu teriaknya NETRAL," kata Sumarsono.

Sumarsono menyatakan akan memberikan sanksi kepada aparat sipil pemerintah yang ketahuan bersikap tidak netral. "Pokoknya yang namanya aparat sipil negara harus netral, kalau tidak netral akan diberikan sanksi. Tentunya secara bertahap," tegasnya.

Sumarsono akan segera mendelegasikan kepada masing-masing bupati dan wali kota untuk mengawasi dan memberikan pengarahan kepada bawahannya agar menjaga netralitas.

"Pokoknya aparat harus netral, mari kita sukseskan pilkada yang aman, nyaman dan tidak perlu ribut sana ribut sini antar paslon atau pendukungnya. Hakikatnya kita semua bersaudara ini simbolnya ada," tandasnya.

Sebelumnya, blusukan dan kampanye calon Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat di Jalan Tanah Kusir II RT004/011, Pasar Kambing, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, batal digelar. Dibatalkannya blusukan Djarot disayangkan sejumlah warga.

Salah seorang warga, Manda (41), mengaku kecewa Djarot batal menyambangi kawasan tempat tinggalnya. Manda menyayangkan sikap sebagian warga yang menolaknya datang.

"Iya, harusnya enggak boleh gitu dong, main tolak-tolak saja calon gubernur yang mau ke sini," kata Manda di lokasi, Minggu (6/11).

Manda mengungkapkan penolakan Djarot karena Ketua RT dan warga lainnya lebih berpihak pada jagoan PKS dan Gerindra lain, Anies Baswedan- Sandiaga Uno.

"Kayaknya sih pada ke Pak Anies-Sandiaga," terangnya.

Selain itu, dia menyebut ada ormas keagamaan yang bakal memprotes kedatangan pasangan Ahok-Djarot ke kawasan itu. Manda pun menyatakan, tidak setuju dengan sikap warga tersebut. Seharusnya, katanya, jika Ahok-Djarot dilarang, maka semua calon juga harus tidak boleh datang.

"Ya enggak boleh gitu dong, kan semuanya harus netral. Kalau Ahok-Djarot enggak diterima datang, semua calon enggak usah diterima. Lagi kemarin Anies datang ke sini sebelum masa kampanye kita biasa aja," tegasnya.

"Kita (warga) dari dulu dipandang sebelah mata. Enggak usah ada yang kampanye aja sekalian, kalau ada yang enggak boleh masuk ke rakyat," sambung Manda.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ingat! PNS Sumsel Ikut Cawe-Cawe Pemilu 2024 Bakal Disanksi Berat
Ingat! PNS Sumsel Ikut Cawe-Cawe Pemilu 2024 Bakal Disanksi Berat

Aparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Selatan diimbau tidak cawe-cawe dalam pemilihan umum nanti

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, ASN DKI Tak Netral di Pilkada Sekarang Bisa Terdeteksi Pakai Alat Ini
Hati-Hati, ASN DKI Tak Netral di Pilkada Sekarang Bisa Terdeteksi Pakai Alat Ini

Pemprov DKI memiliki alat untuk mendeteksi ASN tidak netral di Pilkada Jakarta

Baca Selengkapnya
Kemendagri Tegaskan Menjaga Netralitas ASN Butuh Upaya Komprehensif Semua Pihak
Kemendagri Tegaskan Menjaga Netralitas ASN Butuh Upaya Komprehensif Semua Pihak

Kemendagri telah menekankan kepada kepala daerah agar menjaga netralitas ASN pada Pilkada.

Baca Selengkapnya
Pemilu Tinggal 8 Hari, Pemprov Bali Instruksikan PNS dan ASN Harus Netral
Pemilu Tinggal 8 Hari, Pemprov Bali Instruksikan PNS dan ASN Harus Netral

Dalam waktu 8 hari akan diselenggarakan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi.

Baca Selengkapnya
Jelang Pilkada, Pj Wali Kota Tarakan Ajak ASN Jaga Netralitas
Jelang Pilkada, Pj Wali Kota Tarakan Ajak ASN Jaga Netralitas

Instruksi untuk tetap netral juga berlaku bagi pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya
Aturan Lengkap Larangan ASN Selama Pemilu 2024: Dari Pose Foto sampai Like dan Komen di Medsos Capres
Aturan Lengkap Larangan ASN Selama Pemilu 2024: Dari Pose Foto sampai Like dan Komen di Medsos Capres

Pemerintah memerintahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk netral di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya
FOTO: Apel Deklarasi Pemilu Damai 2024: ASN Suarakan Kesiapannya untuk Netral
FOTO: Apel Deklarasi Pemilu Damai 2024: ASN Suarakan Kesiapannya untuk Netral

Apel Deklarasi Pemilu Damai 2024 ini diikuti jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lapangan Wali Kota Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
83 ASN Diduga Tak Netral, Menpan-RB: Ada Sanksi Pidana
83 ASN Diduga Tak Netral, Menpan-RB: Ada Sanksi Pidana

Terkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.

Baca Selengkapnya
Polri Bakal Tindak Tegas Pidana dan Etik Anggota Tak Netral di Pilkada Serentak 2024
Polri Bakal Tindak Tegas Pidana dan Etik Anggota Tak Netral di Pilkada Serentak 2024

Menurutnya, netralitas Polri tentunya mendukung pengamanan dan dapat memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.

Baca Selengkapnya