Plt Gubernur tegaskan ASN tak netral di Pilgub DKI disanksi berat
Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menyesalkan sikap ketua Rukun Tetangga (RT) dan warga yang menolak kedatangan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, saat mengunjungi kawasan Tanah Kusir II RT 004 RW 011, Pasar Kambing, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, Minggu (6/11). Menurut Sumarsono, aparat sipil negara harus mempunyai netralitas dalam masa kampanye Pilgub DKI.
"Menjelang Pilkada kita harus senantiasa menjaga netralitas. Aparat sipil negara diharapkan untuk bersikap netral. Yang enggak netral kalau ada ketahuan pasti kita berikan sanksi," kata Sumarsono di Kepulauan Seribu, Rabu (09/11).
Sumarsono juga menjelaskan bahwa dia telah membuat salam sebagai tanda netralitas aparat sipil negara. "Salamnya juga sudah saya kenalkan, ada salam birokrasi itu teriaknya NETRAL," kata Sumarsono.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Dimana TNI dan Polri di Jateng berikan arahan netralitas? Sebanyak 204 Babinsa Kodim 0712 diberikan arahan di Gedung Dadali, Kompleks Pemerintah Kabupaten Tegal.
-
Apa yang dilakukan TNI dan Polri di Jateng untuk menjaga netralitas? Selain antisipasi gangguan keamanan, para Babinsa juga diminta untuk bersikap netral selama pemilu pilkada hingga pilpres.
-
Bagaimana TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas? Para Babinsa juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polri dan berbagai elemen masyarakat, sehingga elemen TNI hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
-
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
Sumarsono menyatakan akan memberikan sanksi kepada aparat sipil pemerintah yang ketahuan bersikap tidak netral. "Pokoknya yang namanya aparat sipil negara harus netral, kalau tidak netral akan diberikan sanksi. Tentunya secara bertahap," tegasnya.
Sumarsono akan segera mendelegasikan kepada masing-masing bupati dan wali kota untuk mengawasi dan memberikan pengarahan kepada bawahannya agar menjaga netralitas.
"Pokoknya aparat harus netral, mari kita sukseskan pilkada yang aman, nyaman dan tidak perlu ribut sana ribut sini antar paslon atau pendukungnya. Hakikatnya kita semua bersaudara ini simbolnya ada," tandasnya.
Sebelumnya, blusukan dan kampanye calon Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat di Jalan Tanah Kusir II RT004/011, Pasar Kambing, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, batal digelar. Dibatalkannya blusukan Djarot disayangkan sejumlah warga.
Salah seorang warga, Manda (41), mengaku kecewa Djarot batal menyambangi kawasan tempat tinggalnya. Manda menyayangkan sikap sebagian warga yang menolaknya datang.
"Iya, harusnya enggak boleh gitu dong, main tolak-tolak saja calon gubernur yang mau ke sini," kata Manda di lokasi, Minggu (6/11).
Manda mengungkapkan penolakan Djarot karena Ketua RT dan warga lainnya lebih berpihak pada jagoan PKS dan Gerindra lain, Anies Baswedan- Sandiaga Uno.
"Kayaknya sih pada ke Pak Anies-Sandiaga," terangnya.
Selain itu, dia menyebut ada ormas keagamaan yang bakal memprotes kedatangan pasangan Ahok-Djarot ke kawasan itu. Manda pun menyatakan, tidak setuju dengan sikap warga tersebut. Seharusnya, katanya, jika Ahok-Djarot dilarang, maka semua calon juga harus tidak boleh datang.
"Ya enggak boleh gitu dong, kan semuanya harus netral. Kalau Ahok-Djarot enggak diterima datang, semua calon enggak usah diterima. Lagi kemarin Anies datang ke sini sebelum masa kampanye kita biasa aja," tegasnya.
"Kita (warga) dari dulu dipandang sebelah mata. Enggak usah ada yang kampanye aja sekalian, kalau ada yang enggak boleh masuk ke rakyat," sambung Manda.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Selatan diimbau tidak cawe-cawe dalam pemilihan umum nanti
Baca SelengkapnyaPemprov DKI memiliki alat untuk mendeteksi ASN tidak netral di Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaKemendagri telah menekankan kepada kepala daerah agar menjaga netralitas ASN pada Pilkada.
Baca SelengkapnyaDalam waktu 8 hari akan diselenggarakan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi.
Baca SelengkapnyaInstruksi untuk tetap netral juga berlaku bagi pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaPemerintah memerintahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaApel Deklarasi Pemilu Damai 2024 ini diikuti jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lapangan Wali Kota Jakarta Timur.
Baca SelengkapnyaSejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaTerkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, netralitas Polri tentunya mendukung pengamanan dan dapat memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.
Baca Selengkapnya