Follow
Resmi dibuka, Mal Pelayanan Publik DKI melayani 327 perizinan
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan, Kamis (12/10). Keberadaan MPP diharapkan memberikan kemudahan pelayanan terpadu satu pintu untuk masyarakat.
Pendirian MPP merupakan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017.
"Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan pengintegrasian pelayanan publik," ujar Kepala DPMPTSP DKI Jakarta Edy Junaedi dalam keterangannya, Kamis (12/10).
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Kapan Gedung Kesenian Jakarta diresmikan sebagai bioskop? Gedung Kesenian Jakarta lantas diresmikan sebagai gedung bioskop Diana yang amat populer ketika itu.
-
Dimana Gedung Kesenian Jakarta dibangun? Di masa-masa awal keberadaannya, gedung ini bernama Municipel Theatre atau Schouwburg, yang memiliki arti gedung komidi, dan didirikan di dekat kawasan pasar baru Jakarta Pusat karena dinilai strategis.
-
Di mana program Digitalisasi Kelurahan diluncurkan? Di antaranya dengan meluncurkan program Digitalisasi Kelurahan di Kantor Kecamatan Banyuwangi, Jumat (18/8).
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk menambah RTH? Pemprov DKI kini tengah mencanangkan program “Penataan Kawasan Unggulan“ untuk menambah opsi peningkatan jumlah dan luas RTH di Jakarta.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
MPP menyediakan layanan administrasi 14 pelayanan publik instansi maupun BUMN dan BUMD. Yaitu, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Kanwil BPN DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Disdukcapil DKI Jakarta, Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, PLN, dan Bank DKI.
Gedung pelayanan ini memiliki tiga lantai dengan fasilitas layaknya sebuah mal. Serta dilengkapi dengan sistem teknologi informasi modern.
Lantai satu untuk pelayanan satu pintu 269 jenis perizinan dan non perizinan DKI Jakarta. Lantai dua memberikan layanan untuk penanaman modal. Lantai tiga diperuntukkan untuk pelayanan kementerian dan lembaga.
"Total semua pelayanan ada 327," ucap Edy.
Peresmian dihadiri Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Menkum HAM Yasonna Laoly, MenPAN-RB Asman Abnur, Menteri Agraria Softan Djalil, serta penjabat perwakilan lembaga lainnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Timur menggelar kegiatan Forum Grup Discossion (FGD) Penyelenggaraan MPP.
Baca Selengkapnya
Bupati Enos menuturkan hadirnya Mall Pelayanan Publik ini bentuk perhatian pemerintah dengan cara jemput bola.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Indonesia dan Azerbaijan berencana memperkuat kerja sama dalam mengakselerasi pelayanan publik.
Baca Selengkapnya
Program digitalisasi perizinan diharapkan membuat proses perizinan di kepolisian akan lebih efektif.
Baca Selengkapnya
Kehadiran pelayanan digital itu membuat proses perizinan event tidak lagi berbelit-belit untuk mendapatkan izin.
Baca Selengkapnya
INA DIGITAL memiliki tugas besar untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan digital terpadu.
Baca Selengkapnya
Formulasi pembangunan IKN adalah percampuran dari Pusat Administratif (KIPP) dan Pusat Perekonomian.
Baca Selengkapnya
Program tersebut dianggap langkah kolaboratif yang luar biasa
Baca Selengkapnya
MPP Digital Banyuwangi diaplikasikan ke MPP Digital Nasional yang merupakan pelayanan publik berbasis elektronik.
Baca Selengkapnya
Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Bank DKI untuk memfasilitasi transaksi non-tunai untuk pembayaran pajak kendaraan.
Baca Selengkapnya
Integrasi ini akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dan mengajukan permohonan informasi. Juga, mengintegrasikan informasi dari berbagai Kementerian.
Baca Selengkapnya
Ini menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.
Baca Selengkapnya