Satpol PP DKI Bakal Bubarkan Kerumunan Rayakan HUT RI ke-75

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta akan menyosialisasikan Seruan Gubernur nomor 14 tahun 2020 tentang imbauan bagi warga tidak melakukan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-75. Pasalnya perayaan HUT RI berpotensi menimbulkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19.

"Seluruh anggota Satpol PP mulai malam ini akan melaksanakan patroli sosialisasi secara masif Seruan Gubernur nomor 14/2020 itu," kata Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin di Jakarta, Minggu (16/8).

Dia meminta masyarakat merayakan HUT RI ke-75 itu dengan tetap berada di rumah dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan lewat 3M (mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak).

Orang lain juga bertanya?

"Masyarakat juga diimbau untuk memperingati Kemerdekaan RI dengan di rumah saja atau berkegiatan yang tetap berpedoman pada protokol kesehatan," ujarnya.

Arifin menegaskan, jika ditemukan masyarakat yang membandel dengan tidak menjalankan Seruan Gubernur 14/2020 itu maka pihaknya akan menindak tegas mulai dari menghalau hingga membubarkan massa yang berkumpul.

"Apabila ditemukan kegiatan yang berpotensi terjadi kerumunan maka akan dilakukan langkah-langkah penghalauan serta pembubaran dengan koordinasi bersama perangkat Lurah, RT RW, tokoh masyarakat setempat secara humanis dan persuasif," tegasnya seperti dilansir dari Antara.

Sebelumnya, pada Kamis (13/8) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selain mengumumkan perpanjangan PSBB transisi fase satu, ia juga mengumumkan acara perayaan HUT RI ke-75 tidak boleh dilakukan jika berpotensi mengumpulkan kerumunan massa.

"Seluruh aktivitas sosial bersama yang menyebabkan kerumunan itu akan ditunda," kata Anies dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Anies menekankan bahwa yang tidak diperbolehkan adalah lomba-lomba yang biasanya dilakukan saat perayaan hari kemerdekaan Indonesia.

Sementara kegiatan menghias kampung, rumah, maupun kantor bisa tetap berjalan dan jika ingin melaksanakan upacara diperbolehkan dengan jumlah yang terbatas.

"Karena lomba-lomba inilah yang menyebabkan kerumunan tanpa terkendali, sementara upacara relatif bisa dikendalikan karena jarak antar berdirinya bisa diatur hingga tata caranya," ujar Anies.

(mdk/fik)