ASN hingga Polri di Sumenep Masuk Data Penerima Bansos, Ini Fakta di Baliknya
Merdeka.com - Ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial yang disalurkan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tercatat lebih dari satu kali.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menemukan data ganda penerima bantuan sosial kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan Bantuan Pangan Non-Tunai sebanyak 2.610 keluarga.
"Berdasarkan laporan tim lapangan, data ganda dan data yang tidak valid penerima bantuan sosial di Sumenep sebanyak 2.610 keluarga," terang Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Pemkab Sumenep Achmad Zulkarnaen di Sumenep, Jawa Timur, Senin (21/11/2022).
-
Siapa saja yang termasuk ASN? Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
-
Siapa yang dibantu Kemensos dalam program ini? 'Operasi katarak bagi lansia sangat penting, kalau tidak ditangani segera bisa berakibat terganggunya aktifitas ekonomi mereka, sehingga dengan memiliki mata sehat mereka bisa tetap produktif, ' ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di RSUD Dr Iskak, Kab Tulungagung, Rabu (22/11).
-
Apa yang dilakukan Kemensos di Tulungagung? Kementerian Sosial berkolaborasi memberikan pelayanan operasi katarak bagi PPKS lanjut usia (lansia) di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, menggandeng Pemkab Tulungagung, RSUD Dr. Iskak, YPP, SCTV, Indosiar serta Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI).
-
Siapa yang menerima bantuan di Kutai Timur? Melalui Bidang Pelaporan dan Usaha Perikanan Dinas Perikanan, Kutai Timur memberikan sejumlah bantuan mesin ketinting Kelompok nelayan Teluk Dalam 2, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kutim.
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
-
Siapa yang menerima tunjangan jamsostek saat KKN? Disampaikan Rektor Uniga Abdusy Syakur Amin, pihaknya mendaftarkan sebanyak 1.253 mahasiswanya yang KKN ke layanan BP Jamsostek.
Data Ganda dan Tidak Valid
©2022 Merdeka.com/liputan6.com
Data ganda dan data tidak valid penerima bantuan ditemukan saat petugas PT Pos di Kabupaten Sumenep melakukan pencairan kepada penerima bantuan.
Adapun yang dimaksud data ganda adalah satu orang terdata dua kali atau lebih. Sedangkan data tidak valid ialah data yang tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan, di antaranya aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri dan warga yang telah meninggal dunia.
"Data penerima bantuan sosial ada yang berstatus sebagai ASN, bahkan ada yang menjadi anggota TNI-Polri," ungkap Zulkarnaen, dikutip dari Antara.
Pihaknya menegaskan akan menghapus data ganda dan data tidak valid serta memperbaruinya agar kejadian serupa tidak terulang.
Tidak Tepat Sasaran
©2022 Merdeka.com/liputan6.com
Ketua Satgas Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) PT Pos Kantor Cabang Sumenep R. Shoifuddin menyatakan bahwa pihaknya menangguhkan pencairan bantuan untuk kasus data gand dan data salah sasaran.
"Khusus data ganda dan data salah sasaran, pencairan bantuan tersebut kami tangguhkan," tegasnya.
Sementara itu, penerima bansos program sembako dan BPNT tahun 2022 di Sumenep terdata sebanyak 129.295 keluarga. Adapun yang sudah terealisasi yakni 127.634 keluarga atau tersisa sebanyak 1.661 KPM.
Kemudian, untuk bansos sembako dan BLT subsidi minyak goreng dialokasikan kepada 127.274 keluarga penerima manfaat. Hingga kini terealisasi 126.939 keluarga, atau tersisa sebanyak 335 keluarga.
Sedangkan BLT-BBM dan sembako disalurkan kepada 124.458 keluarga, terealisasi sebanyak 123.844 keluarga atau tersisa sebanyak 614.
"Sehingga, jumlah total KPM yang terdata ganda dan tidak valid sebanyak 2.610 keluarga," pungkas Shoifuddin. (mdk/rka)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Daftar lengkap Bansos Kemensos Desember 2024, cara mengecek status penerima, dan kriteria kelayakan penerima manfaat.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaPendataan non ASN sangat penting untuk tenaga honorer.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca SelengkapnyaAhmad Mudhlor Ali akan diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka lain
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaAgus menjelaskan saat ini pemerintah sedang menyusun data terpadu sosial ekonomi
Baca Selengkapnya