Benarkah kamar rumah sakit selalu penuh?

Merdeka.com - Pagi-pagi benar Ratia (45) panik melihat kondisi pamannya. Suhu tubuh pamannya panas tinggi, seperti gejala demam berdarah. Tak mau ambil risiko, Ratia langsung bergegas membawa pamannya ke rumah sakit tak jauh dari rumahnya di kawasan Cengkareng. Dengan menggunakan taksi Ratia membawa pamannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat.

Pukul 05.50 WIB Ratia sudah berada di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Cengkareng. Setelah sampai di rumah sakit, pamannya tidak langsung mendapatkan penanganan medis. "Pihak RS cuma kasih infus sama kursi roda," cerita Ratih saat berbincang dengan merdeka.com di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Rabu (31/8).

Sebagai pasien BPJS Kesehatan, mau tidak mau Ratia harus mengikuti prosedur yang berlaku. Dia harus antre mendaftarkan pengobatan pamannya. Setelah antre lebih dari 30 menit, Ratia mendapat nomor antrean dan mengurus administrasi pasien BPJS.

Ratia kembali ke ruang IGD, dokter menganjurkan pamannya harus dirawat inap. Untuk rawat inap tidak semudah yang dibayangkan. Ratia kesulitan mendapat kamar. Sementara kondisi pamannya semakin membuatnya cemas. "Katanya kamarnya penuh, jadi harus nunggu," cerita Ratia.

Tidak hanya Ratia, setidaknya ada lima orang pasien lain yang juga bernasib sama. Alasan sama harus diterima mereka. Tidak ada kamar kosong. "Kata full, alasan terus-terusan full padahal ada beberapa pasien yang harus ditangani cepat," kata Ratia.

Ratia tidak henti-hentinya menanyakan petugas kamar rawat inap untuk pasien BPJS. Pukul 15.00 WIB Ratia kembali menanyakan pada petugas. Tapi jawabannya masih sama. Bahkan hingga pukul 23.00 WIB , pihak rumah sakit belum juga memberikan kepastian kamar. Padahal kondisi pamannya semakin membuatnya khawatir.

Lantaran kesal sudah menunggu seharian, Ratia meminta petugas di IGD mencabut infus pamannya. Dia memindahkan pengobatan pamannya ke RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. "Saya jadi emosi, ya sudah saya minta paman saya dipulangin saja karena enggak dapat kamar," ucapnya kesal.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi menjelaskan prosedur mendapatkan kamar di rumah sakit yang ada di Jakarta. Rumah sakit yang dikelola pemerintah daerah tidak lagi memperbolehkan pasien mencari sendiri kamar untuk rawat inap. Itu merupakan tanggung jawab pengelola rumah sakit.

Dengan sistem jaminan kesehatan nasional, sebelum pasien dinyatakan harus menjalani pengobatan dengan rawat inap, pasien harus mendapat rujukan terlebih dulu dari fasilitas kesehatan tahap awal yakni puskesmas.

Surat rujukan dari puskesmas dibawa ke rumah sakit untuk penindakan lebih lanjut. Bagian administrasi rumah sakit mengecek ketersediaan kamar rawat inap. "RS yang bertugas mencari kamar. Kalau memang kosong, mereka akan mencari ke RS lain. Pasien tidak mencari kamar sendiri," kata Koesmedi saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (30/8).

Rumah sakit yang dikelola Pemprov DKI rata-rata sudah menggunakan sistem berbasis teknologi informasi. Masyarakat bisa mengakses ketersediaan layanan dan fasilitas kesehatan di rumah sakit tertentu. Salah satunya ketersediaan kamar rawat inap. Dia menjelaskan, aplikasi jakarta smart city, memudahkan masyarakat mengetahui fasilitas kamar rawat inap dari masing-masing kelas. Termasuk rawat inap untuk dewasa, anak, penyakit menular, dan lain-lain.

Dengan sistem ini Koesmedi yakin tidak ada praktik percaloan kamar rumah sakit. Sebab, sistem ini beroperasi otomatis 24 jam. Temuan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi perihal praktik percaloan kamar rumah sakit, kata dia, kemungkinan kasus lama yang kembali mencuat.

"Percaloan kamar itu tidak mungkin karena kan kita diawasi menggunakan sistem IT, jadi rasanya tidak mungkin. Istilah kamar fiktif itu enggak ada. Enggak celah main seperti itu," katanya.

Koesmedi tidak menampik, kamar rawat inap RSUD di DKI Jakarta rata-rata penuh. Kalaupun ada yang kosong, tidak semua pasien bisa menempatinya. Dia mencontohkan, di ruang rawat inap khusus penyakit menular, tidak mungkin bisa digunakan untuk pasien kecelakaan walaupun ada kamar yang kosong di sana. Begitu pula di ruang rawat inap anak-anak, tidak bisa ditempati pasien dewasa sekalipun ada kamar kosong.

Meski demikian, harus diakui bahwa pasien selalu kesulitan mendapatkan kamar kosong untuk rawat inap. Pihaknya berjanji membantu. "Kalau kesusahan telepon saja 119, call centre SPGDT atau Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu."

Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kuntjoro Adi Purjanto merasa heran jika masih ada praktik percaloan kamar rumah sakit di ibu kota. Sebab sistem yang diterapkan RS yang ada di Jakarta dinilai sudah cukup baik dan menjadi percontohan daerah lain. Kalaupun masih ada celah yang dimanfaatkan para mafia kamar RS, itu lebih karena belum sempurnanya sistem yang tengah dijalankan. Faktor lain, ada kemungkinan permainan dengan melibatkan pegawai RS tersebut.

"DKI itu lebih tertib dan sudah ada sistemnya jadi kita bisa tahu tempat tidur kosong. Sebenarnya cara dan sistem ini sudah sangat baik, tapi ya namanya manusia, selama dia masih ada mereka akan berpikir mencari peluang. Ada yang berniat jahat hingga akhirnya timbul kecurangan," kata Kuntjoro.

Para mafia ini kemungkinan memanfaatkan celah dan mencari keuntungan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan kamar rawat inap. Bukan rahasia lagi, masyarakat selalu berhadapan dengan alasan kamar penuh atau tidak ada kamar untuk rawat inap. Kuntojoro tidak kaget jika RSUD di DKI Jakarta selalu penuh pasien. DKI Jakarta memiliki program ketuk pintu di mana dokter-dokter terjun langsung ke pemukiman dan rumah warga dan melakukan pemeriksaan kesehatan.

Dia mengapresiasi program ini sebagai antisipasi dini agar warga mengetahui kondisi kesehatannya. "Jadi ada satu hal yang membuat pasien jadi lebih banyak, pasien meningkat," ujarnya.

Meningkatnya jumlah pasien berkorelasi dengan bertambahnya permintaan kamar rawat inap. Kuntjoro memaparkan, dalam standar prosedur penggunaan fasilitas kamar rawat inap, tidak semua kamar di RS bisa digunakan. Semisal satu RS ada 100 kamar, yang bisa diisi pasien hanya 80 persen. Sisanya dibiarkan kosong untuk berjaga-jaga. Dia menegaskan, pihak RS tidak mungkin menolak pasien dengan berdalih kamar terisi penuh.

"Sesuai standar mutu, 20 persen (kamar) tidak boleh diisi untuk kondisi darurat. Kalau penuh ya benar-benar penuh. Karena pelayanan RS fokus pada pasien."