FDI, Front Dahlan Iskan
Merdeka.com - Janji Menteri BUMN Dahlan Iskan membeberkan nama-nama anggota DPR yang memeras BUMN dipenuhi, Senin (6/11) kemarin. Di hadapan Badan Kehormatan DPR, Dahlan menyebut dua nama anggota DPR yang memeras.
Siapa nama dan bagaimana modusnya? BUMN apa dan berapa yang diminta? Hanya Dahlan dan anggota BK DPR yang tahu. Sementara ini kita tidak perlu membahasnya, percayakan kepada BK DPR untuk mengungkapkan. Jika dalam kurun waktu tertentu BK DPR ternyata tidak melakukan apa-apa, kita bisa persoalkan lagi.
Yang jelas Dahlan sudah membuktikan janjinya. Janji yang sulit dipenuhi untuk ukuran normal. Meski selama ini pemerasan anggota DPR terhadap BUMN sudah jamak, namun baru kali ini diungkap di forum resmi. Apalagi oleh seorang pejabat tinggi yang sering dituntut menjaga “sopan santun” pergaulan politik.
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
-
Siapa yang membuka Sosialisasi Antikorupsi di Pasuruan? Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo membuka langsung Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK di Gedung Gradika, Pasuruan, Senin (27/5).
-
Siapa yang terlibat di Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu.
-
Siapa yang membentuk Konco Dolan? Sekumpulan anak muda di Jogotirto, Kapanewon Berbah, Sleman, punya cara kreatif mengenalkan potensi desanya.Mereka membentuk sebuah wadah bernama Konco Dolan, yang aktif mengajak masyarakat mengenal beragam daya tarik wilayah tersebut.
-
Kenapa Kompolnas butuh anggota baru? Hermawan mengajak seluruh masyarakat yang ingin memperbaiki tubuh Polri untuk berbondong-bondong mendaftar seleksi calon pimpinan Kompolnas.
-
Kenapa Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi ini dibentuk untuk menyikapi Pemilu 2024 yang diduga berjalan dengan penuh kecurangan.
Negeri ini memiliki banyak pejabat baik, juga mempunyai banyak pejabat bersih. Tetapi tidak mudah menemukan pejabat yang berani mengungkap pelaku korupsi di lingkungannya. Inilah cerita bangsa aneh di negeri aneh: ada korupsi tetapi tidak ada koruptornya. Oleh karena itu, ketika Dahlan menyebut nama, sungguh jadi berita.
Dalam hal ini, Dahlan tidak hanya menjadi pejabat tinggi pertama yang berani menunjuk hidung pelaku perampasan harta negara. Dia sekaligus membuka front menghadapi kumpulan koruptor yang berjejaring rapi. Oleh karena itu, jika tidak kuat iman dan hati-hati, Dahlan akan terjerat oleh serangan balik koruptor. Apalagi kalau dia punya tujuan lain, mencari popularitas misalnya.
Kisah tragis Antasari Azhar, dari ketua KPK yang ditakuti lalu menjadi penghuni bui, adalah contoh baik untuk berkaca. Sebagai ketua KPK, sudah menjadi tugas dan wewenangnya untuk memberikan pernyataan melawan korupsi, memperingatkan banyak pihak agar tidak korupsi, dan menangkap para pelaku korupsi.
Namun oleh para koruptor, ucapan dan tindaknya dianggap berlebihan. Sebab, sebagai mantan jaksa biasa, tidak mungkin Antasari bisa memiliki rumah mewah di Pondok Indah. Antasari bukanlah sapu bersih; dia tidak boleh terus berlagak. Jadilah, dia otak pembunuhan hanya oleh sebab sepele: rebutan perempuan.
Tentu tidak sepadan, membandingkan Dahlan dengan Antasari. Jabatannya berbeda, demikian juga latar belakangnya. Selaku pengusaha, peluang Dahlan untuk korupsi lebih kecil daripada kalau dia jadi jaksa. Yang dihadapi Dahlan juga bukan semua para pelaku korupi, tetapi hanya mereka yang mengambil harta negara di lingkungan BUMN.
Hanya karena dia sudah telanjur membuka front dengan para koruptor, maka tantangan dan ancaman yang dihadapinya tak kalah berat. Dia harus hati-hati melangkah ke depan, dan bisa menunjukkan reputasi baiknya pada masa lalu.
Sebagai pemimpin Jawa Pos yang kemudian berkembang menjadi Jawa Pos Grup, menurut sebagaian wartawan, Dahlan bukanlah sosok yang patut diteladani. Sebab, dia menggaji rendah wartawan sehingga cenderung membiarkan wartawan untuk mencari amplop.
Sebagai menteri BUMN, Dahlan juga menunjukkan beberapa orang dekatnya selama meminpin Jawa Pos untuk memimpin perusahaan negara tertentu. Tidak masalah mengangkap orang-orang dekat, jika memang kredibel dan kompeten. Tetapi kalau hanya sekadar perkoncoan, ya apa beda dia dengan pejabat lain.
Dahlan sudah membuka front antikorupsi, oleh karena itu orang-orang yang tak jelas integritas dan reputasinya harus dikeluarkan dari barisan. Ya, daripada malah menggulung Dahlan dari belakang. (mdk/tts)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ia lahir dari keluarga ulama besar Minangkabau yang terjun di dunia kemiliteran hingga menjabat sebagai menteri di era PRRI.
Baca SelengkapnyaPerintah Kapolri itu guna memastikan apakah DE yang merupakan pegawai KAI berdiri sendiri atau tergabung dalam jaringan kelompok teroris lain.
Baca SelengkapnyaSalah satu simpatisan ISIS bergerak sendiri adalah DE, karyawan BUMN yang ditangkap Densus 88 Antiteror Polri.
Baca SelengkapnyaDahlan Iskan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.
Baca SelengkapnyaKasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Ade Dirman mengatakan sudah 60 orang diperiksa kasus PTPN6.
Baca SelengkapnyaSeharusnya, seluruh aparat intelijen menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Tindakan ini akan melukai demokrasi.
Baca SelengkapnyaKetiga terduga pelaku teroris merupakan jaringan Anshor Daulah yang beroperasi di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya akan memberikan pernyataan terkait ini nanti sore
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.
Baca SelengkapnyaSelama berkecimpung di ranah perpolitikan, Djohan dikenal dengan pergerakan bawah tanahnya.
Baca SelengkapnyaPPATK telah membekukan beberapa rekening yang berkaitan dengan pegawai KAI tersebut.
Baca SelengkapnyaMantan Menteri BUMN itu diminta KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus korupsi gas alam cair (LNG) Pertamina.
Baca Selengkapnya