Kita dan Bara Laut China Selatan

Merdeka.com - Suhu Laut China Selatan terasa makin panas akhir-akhir ini dengan makin agresifnya AS mempertahankan pengaruh dan wibawanya di kawasan itu dengan pengiriman pesawat pengintai P8-A Poseidon di atas Kepulauan Spratly pada pertengahan Mei lalu yang telah memancing kemarahan China.

Tak hanya berhenti di situ, Menhan AS, Ash Carter telah secara tegas meminta China menghentikan reklamasi di kawasan itu dan bahkan Senator John McCain juga telah mengusulkan penyaluran dana pembangunan infrastruktur militer AS kepada negara-negara yang wilayahnya bersinggungan dengan Laut China Selatan, termasuk Indonesia, sebesar 425 juta USD sebagai penggentar (deterrent) untuk menahan ekspansi China. Ini telah disambut disambut dengan kesiapan untuk berperang oleh China, sebagaimana terungkap dari editorial Koran Global Times milik partai Komunis China (30/5).

Bara sengketa wilayah (batas laut dan fitur daratan lainnya) di Laut China Selatan antara China dan negara-negara claimant di Asia Tenggara yang telah berlangsung lama memang sudah saatnya memerlukan solusi segera dengan ASEAN seharusnya mengambil peran utama di driving seat (kursi kemudi) meski China selalu berusaha menggiring penyelesaian secara bilateral karena lebih menitikberatkan isunya pada persoalan sengketa wilayah.

Ini karena ada persoalan besar tentang keamanan dan perdamaian kawasan yang tak bisa didekati secara bilateral semata, terlebih ada faktor AS dan juga kemudian Jepang yang ingin melakukan containment ekspansi militer dan pengaruh China di kawasan Asia Pasifik seiring dengan makin perkasanya ekonomi dan kekuatan militer China.

Pemadaman bara itu tidak mudah karena banyak persoalan tak ringan. Pertama, jika ASEAN diharapkan menjadi aktor utama, masalah kesatuan dan koherensi di antara sesama anggota menjadi pertanyaan besar. Hal ini telah terbukti dengan kegagalan ASEAN menghasilkan komunike bersama KTT ASEAN di Phnom Penh tahun 2012 gara-gara tuan rumah Kamboja yang dituduh mau ditunggangi China menolak komunike bersama karena referensi tentang Laut China Selatan dapat memojokkan China. Tak lahirnya komunike bersama itu sungguh sebuah preseden langka yang menguji prinsip konsensus dan persatuan ASEAN.

Kedua, makin meningkatnya rasa percaya diri China sebagai salah satu kekuatan multi polar saat ini membuat China mampu bersikap assertive dan cukup mudah menjalankan politik pecah belah di antara anggota ASEAN. Pernyataan para pemimpin ASEAN di KTT ASEAN ke-26 April lalu di Kuala Lumpur tentang perlunya segera merespon kegiatan reklamasi yang dilakukan China di Laut China Selatan telah ditanggapi dengan peringatan dari China agar ASEAN tidak mengeluarkan pernyataan semacam itu karena tidak semua anggota ASEAN terlibat dalam sengketa.

Di KTT itu Malaysia pun sebagai tuan rumah, seperti Kamboja, nampak jelas berusaha menghindari tersinggungnya China dan memimpin ASEAN ke arah yang netral sembari mempertahankan hubungan ekonomi yang erat antara Kuala Lumpur dan Beijing, meski Filipina dan Vietnam meminta ASEAN lebih tegas karena isu Laut China Selatan dipandangnya sebagai isu regional dengan berbagai ramifikasi seperti kebebasan navigasi dan ancaman kerusakan lingkungan hidup. Filipina bahkan meminta diselesaikannya masalah ini di mahkamah internasional.

Ketiga, DOC (Declaration on the Conduct Parties in the South China Sea) yang digagas ASEAN dan diharapkan sebagai pedoman berperilaku di kawasan Laut China Selatan guna upaya membangun kepercayaan (trust building measures) untuk meredakan ketegangan juga mempunyai banyak kelemahan antara lain karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tak ada mekanisme monitor apalagi memaksakan kepatuhan isi DOC. DOC juga tidak jelas merinci kawasan yang diatur.

China nampak jelas ogah-ogahan mengikuti DOC ini, dan sejak awal dalam proses penyusunannnya selalu menolak kondisi 'ASEAN Unity' sehingga pada akhirnya DOC yang ada saat ini merupakan DOC hasil kompromi yang sangat lemah dan tidak mengikat secara hukum. Kepatuhan pada DOC akhirnya hanya berdasarkan pada political goodwill yang bisa hilang karena kepentingan nasional para pihak. Kelemahan dalam DOC ini dapat diduga akan juga melemahkan COC (Code of Conduct) yang saat ini masih dalam proses penyusunan.

Indonesia dapat memainkan peran penting sebagai penengah (honest broker) dalam isu ini. Investasi politik telah banyak ditanam Indonesia dalam upaya pembangunan rasa saling percaya di kawasan ini seperti yang telah dilakukan dalam ASEAN Regional Forum, dalam perumusan DOC, dan juga yang

masih hangat dalam ingatan adalah shuttle diplomacy Menlu Marty Natalegawa pasca kegagalan keluarnya komunike bersama ASEAN di Phnom Penh tahun 2012 yang berhasil memperoleh kesepakatan bulat ASEAN dalam hal prinsip-prinsip berperilaku di Laut China Selatan dan meningkatkan semangat berdialog negara-negara pihak.

Dengan makin panasnya suhu di atas Laut China Selatan, saat ini adalah saat yang tepat dividen yang dihasilkan dari investasi politik itu dipanen dan digunakan untuk memperkokoh status dan peran Indonesia sebagai penengah dan fasilitator dialog para pihak untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan di Laut China Selatan dengan tetap menempatkan ASEAN sebagai juru mudi di kawasan menuju kawasan yang damai dan maju. (mdk/ian)