Membedah Pengeluaran Kandidat Demi Menang Pemilu

Merdeka.com - Eko (40) harus kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP. Lokasi yang diincarnya sering dirazia. Membayar preman terpaksa dilakukan agar baliho caleg yang dipasangnya tidak dicopot.

Membuka usaha biro iklan dan percetakan sejak 15 tahun lalu, Eko mengaku sudah paham bagaimana permainan di lapangan. Saat musim kampanye pemilu, pemesanan berbagai bentuk alat peraga seperti poster, spanduk, hingga baliho melonjak drastis.

Beberapa kliennya meminta agar baliho dipasang di lokasi strategis. Eko pun menyanggupi, tapi ada biaya tambahan. Sejak Pemilu 2004, Eko banyak melayani pemesanan alat peraga kampanye dari parpol dan politisi. Ukuran paling besar, Eko pernah memasang baliho caleg 4x6 meter.

Untuk tarif resmi, pemasangan billboard di jalan protokol dihitung berdasarkan ukuran dan durasi. Eko mencontohkan, beberapa tahun lalu, di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, ongkos per meter mulai Rp25.000 per hari. Retribusi itu dibayarkan ke kantor kecamatan, sekaligus penentuan lokasi pemasangan.

Namun, sekarang kawasan Kuningan dan Jalan Sudirman-Thamrin tidak boleh lagi dipasang baliho parpol dan caleg. Kalau ada yang nekat, baliho langsung diturunkan Satpol PP.

"Kita pasang belum lama, 3-5 jam sudah hilang karena itu kan sudah jalur hijau. Tapi kalau misalnya di daerah Ragunan belakang itu Ciganjur masih bisa," kata Eko kepada merdeka.com.

Untuk menyiasatinya, Eko mencari lokasi pemasangan baliho atau spanduk di kawasan bukan jalan utama. Namun dia harus berkoordinasi dengan ormas atau preman setempat. Uang keamanan pun mesti disiapkan.

"Mau enggak mau saya menyewa lokasi yang ada di situ, premannya siapa. Misalkan ya udah ada, tolong jagain, seperti gitu aja sih koordinasinya," ujarnya.

Berita Pemilu lainnya, bisa dibaca di Liputan6.com

Cara Parpol Mengumpulkan Dana Kampanye

Agar dikenal dan memikat pemilih, berkampanye dengan menggunakan alat peraga menjadi kewajiban para caleg dan parpol jelang pemilu. Banyak cara yang dilakukan parpol untuk mengumpulkan dana kampanye. Salah satunya, sumbangan dari kader-kader, simpatisan, hingga pengusaha.

Bagi parpol yang memiliki anggota legislatif di DPRD dan DPR, ada iuran wajib. Jumlahnya bervariasi. Dari laporan dana kampanye parpol pada Pemilu 2019 yang dirilis KPU, Partai Kebangkitan Bangsa misalnya, kader mereka yang menjadi anggota DPR menyumbang mulai dari Rp50 juta hingga Rp100 juta. Demikian juga di Partai Golkar, ada yang menyumbang Rp300 juta, bahkan, ada yang menyumbang hingga miliaran rupiah.

Dana itu dikelola partai untuk didistribusikan ke berbagai wilayah. Paling banyak digunakan untuk alat peraga kampanye. Kemudian untuk menggelar rapat-rapat umum atau kampanye terbuka.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) misalnya, selama ini melakukan penggalangan dana dari berbagai pihak. Dedek Prayudi, Sekjen PSI bidang pendidikan dan litbang menuturkan, sejak 2017, partainya menerima sumbangan dari berbagai kalangan.

Sebagai partai terbuka, PSI mengumpulkan orang-orang yang memiliki cita-cita politik yang sama tetapi enggan terlibat dalam politik praktis.

"Kita mengatakan, oke kita punya cita-cita politik yang sama, biarkan kita yang terjun ke politik dan memperjuangkan cita-cita ini," ujar Uki, panggilan akrabnya.

"Artinya setiap orang berhak untuk menjadi stakeholder kalau bahasa korporatnya. Berhak menjadi pemilik atau owner di PSI," imbuhnya.

Uki mengatakan, setiap dana yang diterima dikelola secara profesional. Bentuk pertanggungjawabannya disampaikan melalui laporan keuangan rutin PSI. "Setiap mereka yang menyumbang itu menerima laporan, uangnya itu dipakai buat apa," ujarnya.

Meski begitu, Uki menegaskan, tidak ada privilege khusus yang diberikan kepada para penyumbang, terutama mereka yang menyumbang dengan jumlah yang besar. Para donatur tidak bisa mempengaruhi kebijakan atau keputusan PSI.

"Jadi, PSI menolak untuk dimonopoli oleh pemilik modal. Kasarnya seperti itu," tukasnya.

Soal iuran wajib kader PSI yang terpilih menjadi anggota legislatif, Uki mengungkapkan, DPP tidak pernah membuat aturan potongan penghasilan. Sumbangan yang diberikan merupakan kesepakatan antara masing-masing anggota legislatif itu dengan pengurus DPD, bukan kewajiban formal.

Sementara Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bachtar menjelaskan, partainya tidak pernah mematok besaran sumbangan dari kader-kader, termasuk dari anggota Fraksi Demokrat di DPRD dan DPR. Semuanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota.

Pada saat verifikasi, DPP Partai Demokrat menanyakan kesiapan para bakal caleg terkait dana kampanye. Karena bagaimanapun, menjadi caleg butuh modal. Renanda menambahkan, bakal caleg yang baru pertama kali ikut pemilu membutuhkan biaya logistik yang lebih besar untuk melakukan sosialisasi dan publikasi yang masif.

Sedangkan caleg incumbent, ongkos politik mereka dihabiskan untuk menjaga jaringan melalui kegiatan-kegiatan konsolidasi dan acara-acara komunitas.

Dalam beberapa kali pemilu, DPP Partai Demokrat tidak memberikan bantuan kepada caleg. Renanda mengatakan, bantuan atribut partai seperti bendera dan spanduk disebar melalui DPD dan DPC seluruh Indonesia.

Berapa Biaya menjadi Caleg?

Semakin rendah popularitas seseorang, biaya menjadi caleg akan semakin mahal. Caleg yang terkenal, ongkos kampanyenya bisa ditekan.

Faktor lain yang juga menentukan besar atau kecilnya modal maju sebagai caleg adalah tingkat literasi media. Semakin tinggi tingkat konsumsi media di suatu daerah, semakin murah biaya untuk pencalegan.

Tak hanya biaya kampanye, demi memastikan agar terpilih menjadi kepala daerah atau anggota legislatif, para kandidat harus mengawal suara mereka di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Parpol juga harus memastikan suara pemilih mereka tidak dikurangi saat penghitungan.

Proses inilah yang menjadi ongkos terbesar bagi peserta pemilu. Mereka harus mengongkosi saksi di setiap TPS yang jumlahnya bisa mencapai ratusan setiap daerah pemilihan.

Pada Pemilu 2019, jumlah TPS sebanyak 809.497 yang tersebar di 514 kabupaten/kota dan 7.201 kecamatan dengan total pemilih 190.770,329 pemilih. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah TPS terbanyak yakni 138.050 TPS. Jumlah TPS paling sedikit ada di provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2.183 TPS.

Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bachtar mengungkapkan, biaya saksi menjadi biaya terbesar dalam setiap pemilu. Walaupun mereka merupakan kader partai yang diambil dari pengurus tingkat DPC, satu orang saksi minimal dibayar Rp300 ribu.

Mereka bekerja seharian. Saat pencoblosan dimulai sampai penghitungan selesai dan kotak suara dikirim ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dengan jumlah ratusan ribu TPS, Renanda menyebut, anggaran yang harus disiapkan partai luar biasa besar.

"Jumlahnya itu sangat dahsyat. Makanya Partai Demokrat tidak mungkin menyiapkan logistik sebesar itu sehingga meminta seluruh pengurus daerah ketua DPD tingkat provinsi juga meminta ke pengurus-pengurus ketua Demokrat tingkat kabupaten kota mulai menyiapkan," ujarnya.

Kepada para bakal caleg, Demokrat juga sejak awal meminta menyiapkan dana saksi untuk kepentingan mereka sendiri.

Sementara Dedek Prayudi, caleg PSI yang pada pemilu 2019 lalu gagal lolos dari Dapil Jabar IX (Subang, Majalengka, Sumedang) mengaku habis lebih dari Rp300 juta selama masa kampanye. Selain untuk pembelian atribut, pengeluaran terbesarnya adalah untuk mobilisasi mesin partai. Setiap kegiatan, apalagi rapat umum, butuh ongkos transportasi dan konsumsi.

Sigit Widodo, caleg PSI dari dapil Jateng VIII yang tak lolos ke Senayan pada Pemilu 2019 lalu mengaku dana kampanyenya banyak dihabiskan untuk merekrut relawan. Lahir di Purwokerto, Sigit mengajak teman-temannya di Banyumas bergabung mendukungnya.

"Jadi kebanyakan saya mengajak beberapa teman saya yang aktivis-aktivis desa ini untuk gabung ke saya.

Meski relawan tidak dibayar, Sigit harus merogoh kocek minimal untuk uang transportasi agar kegiatan relawan terus berjalan. Apalagi saat memasang spanduk-spanduk.

"Kalau saya kasih uang bensin atau kopi ya hanya sebatas itu saja. Paling kalau ada acara kumpul-kumpul, ya saya bayarin makan," kata Sigit yang mengaku habis Rp200 juta.

Reporter Magang: Rafi Indra Jaya Putra