Uji materi tax amnesty, Jerman jadi pelajaran

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa uji materi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menjadi prioritas untuk dituntaskan. Mengingat masa berlaku beleid itu terbatas, hanya sampai 31 Maret 2017. Sidang pendahuluan uji materi sudah dilaksanakan pada Rabu pekan lalu.

Adapun penggugatnya adalah Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Mereka menggugat lantaran beleid pengampunan tak disusun tanpa perencanaan matang sehingga mengandung unsur ketidakdilan bagi masyarakat kecil, terutama buruh.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Jenderal Pajak Kemenkeu Poltak Maruli John Liberti Hutagaol menilai wajar jika setiap kebijakan pemerintah, termasuk tax amnesty, mengalami gugatan. Dan pihaknya siap meladeni gugatan tersebut.

"Biasa jika kebijakan pemerintah ada yang men-challenge. Kami akan menggunakan pengalaman di Jerman," katanya saat ditemui di Universitas Indonesia, Kamis (1/9).

Dia mengungkapkan, isu ketidakadilan mendorong elemen masyarakat Jerman menggugat pengampunan pajak ke Mahkamah Konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi Jerman memutuskan pengampunan pajak tak melanggar konstitusi.

"Hakimnya memenangkan tax amnesty."

Pengamat Pajak Darussalam menilai isu ketidakadilan selalu muncul mengiringi perjalanan amnesti pajak di banyak negara. Salah satunya Jerman pada 1990.

"Kala itu, Finance Tribunal Jerman memersoalkan ketidakadilan amnesti pajak," katanya lewat pesan pendek, Rabu (7/9). "Tax amnesty dinilai bertentangan dengan konstitusi Jerman yang mengatur tentang perlakuan sama di hadapan hukum."

Namun, Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki pandangan berbeda dengan Finance Tribunal. Amnesti pajak dinilai bertujuan mendorong kejujuran wajib pajak dengan melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya. Dengan kata lain, tax amnesty dianggap sebagai jembatan yang bisa digunakan wajib pajak untuk memerbaiki kepatuhannya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan, sistem kepatuhan pajak yang baik bakal menghasilkan penerimaan pajak yang optimal. Untuk menciptakan sistem kepatuhan pajak yang baik diperlukan kesadaran masyarakat dan otoritas pemungut pajak.

"Sekarang ada keresahan akibat tax amnesty yang saya ingin memaknai secara positif. Belum pernah terjadi kita demam pajak seperti demam batu akik," katanya saat diskusi pekan lalu.

"Semua resah karena merasa cemas apakah saya patuh atau tidak patuh. Ini baik saya kira. Tinggal apakah pemerintah mampu mengakumulasi mkesadaran ini menjadi modal sosial yang bisa menjadi pilar baik bagi sistem perpajakan di tanah air." (mdk/yud)