Seperti Kritik Anies, Moeldoko Ungkap Subsidi Kendaraan Listrik Tidak Berjalan Mulus

Merdeka.com - Program subsidi kendaraan listrik untuk sepeda motor dan mobil (bus) ternyata tidak berjalan mulus.

Berdasarkan aplikasi program subsidi ini, konsumen yang membelinya baru 106 unit kendaraan sejak program ini dirilis medio Maret tahun ini.

Pemerintah memberikan subsidi harga jual Rp 7 juta per unit, untuk sepeda motor listrik baik baru maupun konversi. Sementara subisidi pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen diberikan untuk mobil listrik per 1 April lalu.

Namun, berjalan sekitar satu bulan, penjualan motor dan mobil yang mendapat subsidi itu tidak meningkat.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkapkan, pihaknya akan melakukan rapat untuk mengevaluasi kebijakan subsidi kendaraan listrik ini. Apa saja yang menjadi masalah hingga program subsidi tak berjalan seperti rencana.

Program subsidi, lanjut dia, adalah program yang tidak dapat dinikmati oleh semua orang, sehingga ini juga bisa menjadi variabel dari pelambatan program.

"Yang kedua, bisa saja karena faktor restitusi pajak (PPN) sebesar 10 yang diberikan kepada pembeli, tapi sebenarnya diler menanggung PPN seluruhnya, 11 persen. Dikhawatirkan dengan restitusi pajaknya baru dibayarkan pemerintah ke diler satu tahun kemudian, menjadi beban bagi diler sebagai pihak penjual mobil listrik bersubsidi," ujar Moeldoko usai pembukaan Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 diJIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Moeldoko mengakui program subsidi kendaraan listrik sedang dievaluasi terutama soal restitusi pajaknya. Sedang didiskusikan bentuk skema barunya.

Yang menjadi pertanyaan kami, bisa kah restitusi PPN itu hanya dijalankan 1-2 bulan.

"Untuk itu, kita tunggu kebijakan pemerintah berikutnya. Keputusan Kementerian Keuangan agar lebih memudahkan dan meringankan serta lebih simpel sehingga tdk menyulitkan bagi siapa pun," pungkas dia.

Mobil dan Motor yang Disubsidi

©2022 Merdeka.com

Per 1 April 2023, pemerintah resmi memberikan kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPNTDP) sebesar 10 persen untuk mobil listrik dan 5 persen untuk bus listrik, dari tarif PPN 11 persen.

Jadi mulai 1 April, konsumen mobil listrik penumpang hanya membayar PPN 1 persen, karena 10 persennya ditanggung pemerintah. Sedangkan konsumen bus listrik hanya membayar 6 persen.

Pemberian PPNDTP untuk mobil listrik dan bus listrik itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Mobil listrik yang mendapat subsidi PPN adalah mobil yang dirakit lokal dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen. Sedangkan untuk bus listrik TKDN ditetapkan 20-40 persen.

Berdasarkan itu, ada dua model mobil listrik yang mendapat subsidi itu adalah Wuling Air ev dan Hyundai Ioniq 5. Keduanya dirakit di pabrik masing-masing di Cikarang, Jawa Barat.

Pada tahun ini, kuota subsidi PPN mobil listrik untuk 35.900 unit mobil listrik BEV.

Sedangkan untuk sepeda motor listrik, skemanya: pemernitah memberikan subsidi harga jual Rp 7 juta per unit kepada penerima program subsidi. Total ada 13 model sepeda motor yang disetujui mendapat subsidi ini. Antara lain merek Polytron, Gesits, Selis, dan sebagainya.