160 Ulama hingga advokat desak MUI cabut pernyataan soal Ahok
Merdeka.com - 160 orang terdiri dari ulama, budayawan, akademisi, advokat dan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cinta Damai (AMCD) DKI Jakarta mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencabut pernyataan terkait kasus penghinaan surah Al Maidah ayat 51 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Kami memohon MUI untuk mencabut dan atau meluruskan pernyataannya, karena pernyataan tersebut mengindikasi adanya reaksi dari ormas-ormas Islam yang sudah kita ketahui," kata Juru Bicara AMCD Iman Sumantri di kantor MUI, Jakarta, Rabu (19/10).
Desakan tersebut merupakan salah satu dari isi deklarasi Pilkada damai dan bebas isu SARA yang diserahkan AMCD kepada MUI.
-
Siapa yang hadir dalam deklarasi kampanye damai di Kota Tua? Seluruh Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta hadir termasuk Pramono Anung-Rano Karno.
-
Siapa yang hadir di Halal Bihalal MUI? Kegiatan Halal Bihalal MUI 1445 H digelar di Hotel Sahid Jaya dan dihadiri oleh pejabat tinggi negara, Wakil Presiden Ri, K.H. Ma'ruf Amin, Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK).
-
Siapa saja yang ikut demo di KPU? Soenarko menambahkan, aksi ini akan diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat sampai beberapa organisasi relawan dari pasangan calon 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dan paslon 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
-
Apa yang diklaim oleh MUI? Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak pernah merilis daftar produk Israel dan afiliasinya yang harus diboikot.
-
Siapa yang serukan pemilu damai? Forum Rektor Indonesia menyerukan pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman dan damai pada suatu deklarasi di Makassar, Sabtu (3/2).
-
Apa yang diminta oleh massa di Kantor KPU Jayapura? Dalam orasinya, massa meminta proses penetapan kursi partai politik dan caleg terpilih pada pemilihan legislatif (Pileg) periode 2024-2029 untuk Kabupaten Jayapura jangan digelar.
Selain itu, AMCD juga mendukung proses hukum terkait kasus tersebut yang dilaporkan sejumlah masyarakat ke polisi.
"Kami akan mendukung semua proses hukum yang sedang berjalan karena negara kita adalah negara hukum," ungkapnya.
Dia menuturkan, salah satu dasar diadakannya deklarasi karena adanya demo umat Islam yang sempat terjadi beberapa hari yang lalu di Ibu Kota.
"Kami dari AMCD sudah diterima dengan baik dengan diapresiasi bahwa masukan permohonan dari surat yang kami ajukan bisa diterima. Tapi permohonan kami tersebut masih akan dikaji ulang oleh MUI," ungkapnya.
AMCD juga menyerukan kepada seluruh masyarakat khususnya di Jakarta, untuk tetap tenang dalam menyikapi keputusan yang telah dikeluarkan oleh MUI.
"AMCD juga mengharapkan agar tidak adanya intrik-intrik kepentingan yang menunggangi dalam keputusan ini, yang kami harapkan agar masyarakat tetap kondusif agar tidak terjadinya konflik horizontal agar pilkada di DKI maupun seluruh Indonesia bisa berjalan dengan lancar," jelasnya.
Sementara itu dari pihak MUI tidak ada yang memberikan keterangan karena ketua MUI sedang tidak berada di tempat. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Para pendemo menyinggung sejumlah hal mulai dari pesan Nabi Muhammad soal jumlah hakim.
Baca SelengkapnyaPara demonstran menyoroti putusan MK, upaya revisi UU Pilkada, Bawaslu, hingga statement Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadiala terkait raja Jawa.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaBeberapa isinya seperti, 'Hakim MK adalah wakil tuhan bukan wakil setan'.
Baca SelengkapnyaDeklarasi dihadiri lebih dari 500 massa dari masing-masing pimpinan dan anggota Ormas di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/11).
Baca SelengkapnyaSetelah sempat demo di DPR, Joko Anwar juga ikut berunjuk rasa di depan Gedung MK.
Baca SelengkapnyaLukman menegaskan, masyarakat Indonesia harus bersatu menjaga demokrasi agar tidak dibajak oleh kepentingan penguasa.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Arteria Dahlan dan Masinton Pasaribu keluar Gedung DPR untuk menemui demonstran.
Baca SelengkapnyaRombongan massa aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada mulai berdatangan ke Gedung MK.
Baca SelengkapnyaDalam aksi yang dihelat di depan Kantor KPU RI juga hadir mahasiswa lainnya dari berbagai universitas di Jakarta.
Baca SelengkapnyaDalam demo kemarin, sejumlah anggota DPR menemui massa yang menolak RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaMeski revisi UU Pilkada dibatalkan, ribuan mahasiswa di Surabaya tetap berunjuk rasa mengawal putusan MK hingga ditetapkan sebagai PKPU.
Baca Selengkapnya