Follow
9,3 Juta penduduk Indonesia belum rekam e-KTP
Merdeka.com - Pemerintah sudah mulai melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik tahun 2011. Walaupun sudah berjalan kurang lebih enam tahun, namun masih banyak penduduk Indonesia yang belum menerima e-KTP.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, dari 189.630.855 jiwa, baru 175 juta jiwa yang sudah melakukan perekaman e-KTP. Sehingga sampai saat ini masih ada sekitar 9,3 juta warga belum melakukan perekaman.
"Belum merakam 9,3 juta setara dengan 5 persen. Kita 514 kabupaten/kota wajib merekam 9,3 juta penduduk ini. Saya berharap, warga yang belum merekam melakukan perekaman," katanya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/9).
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
-
Bagaimana KPU Jatim menentukan perpanjangan pendaftaran? 'Nah, perpanjangan masa pendaftaran paslon itu ada ketentuannya, seperti menyisakan berapa parpol yang diakumulasi suaranya. Apakah bisa mencukupi untuk mencalonkan atau tidak. Jadi bukan hanya calon tunggal saja,' jelasnya.
-
Bagaimana cara kerja KTP Sakti? 'KTP sakti ini merepresentasikan semuanya, tinggal pendataannya dibuat dengan baik, pengelolaannya dengan sistem yang baik dan KTP-nya tinggal dipakai dengan card reader saja,'
Untuk itu, dia berharap, warga untuk segera melakukan perekaman untuk mendapatkan e-KTP. Sehingga nantinya, masyarakat akan mudah mendapatkan berbagai pelayanan.
"Saya khawatir masyarakat akan sulit dapat pelayanan disektor BPJS, sektor imigrasi, sektor perbankan, sektor asuransi, sektor penegakan hukum (SKCK), karena semua lembaga-lembaga ini sudah bekerjasama dengan dukcapil," jelasnya.
Kemudian jika sudah melakukan perekaman namun e-KTP belum juga jadi, Zudan mengatakan hal ini karena warga melakukan perekaman sebanyak dua kali. Berdasarkan data Dukcapil, ditemukan 1,2 juta penduduk merekam lebih dari 1 kali.
"Mekanismenya disampaikan kalau ada penduduk yang merekam lebih dari satu kali, untuk segera datang ke Dinas Dukcapil untuk melakukan penghapusan data," ujarnya.
Selain itu, dia mengungkapkan, ada beberapa warga menggunakan kontak lens saat perekaman. Ini menjadi penyebab data warga menjadi ganda.
"Sehingga harus melakukan perekaman data ulang. Sering kami sampaikan, siapapun yg pernah rekam lebih dari satu kali hapus data, laporkan," tutup Zudan. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.
Baca Selengkapnya
Dukcapil mengakui Ketersediaan blangko e-KTP terbatas.
Baca Selengkapnya
Pengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia
Baca Selengkapnya
Kemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.
Baca Selengkapnya
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.
Baca Selengkapnya
Secara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.
Baca Selengkapnya
Memastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko pada e-KTP
Baca Selengkapnya
Wahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain
Baca Selengkapnya
Kemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir.
Baca Selengkapnya
Jumlah DPT tersebut diperoleh dari hasil pemutakhiran data diplenokan saat rapat pada Minggu (3/3) malam waktu setempat.
Baca Selengkapnya
Ketersedian blangko sangat diperlukan untuk pemilih pemula agar terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap.
Baca Selengkapnya
Perpindahan penduduk menjadi salah satu penyebab besarnya angka pemilih ganda dalam daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Jawa Barat.
Baca Selengkapnya