Ridwan Kamil Ungkap Ribuan Aduan Kecurangan PPDB di Jabar, Mayoritas Terkait Pemalsuan Data
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayahnya pada tahun 2023. Ia mengklaim 90 persen sudah diselesaikan Dinas Pendidikan (Disdik).
Ridwan Kamil Ungkap Ribuan Aduan Kecurangan PPDB di Jabar, Mayoritas Terkait Pemalsuan Data
"Laporan masuk 2 ribuan yang saya tahu, dan 90 persen sudah diselesaikan oleh Disdik," kata dia kepada wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Jumat (14/7).
Aduan yang masuk mayoritas mengenai pemalsuan data, seperti Kartu Keluarga (KK). Hal ini akan menjadi catatan untuk dievaluasi agar tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang.
"Beberapa kasus yang ditemui seperti pemalsuan KK ya, sehingga ini menjadi evaluasi, kan tidak terjadi hanya di Jabar, tapi seluruh Indonesia karena itu kan kebijakan nasional. Tapi, tim pengaduan kita sudah sangat responsif."
Ridwan Kamil.
Sementara, Ombudsman Jabar mengaku mendapat 21 aduan saat proses PPDB tingkat SMP dan 16 aduan saat proses PPDB tingkat SMA.
Asisten Ombudsman RI, Kartika Purwanti menjelaskan aduan yang diterima berisi keluhan mengenai layanan digital, seperti sulit masuk ke akun PPDB, input data yang tak sesuai, hingga masalah verifikasi sertifikat.
"Jadi kita selesaikan dengan mekanisme reaksi cepat Ombudsman, setelah laporan itu kita lakukan verifikasi formil dan materil, kita akan teruskan ke narahubung di dinas pendidikan masing-masing, jadi satu pintu. Hasilnya akan disampaikan lagi kepada kami."
Asisten Ombudsman RI, Kartika Purwanti .
Sebelumnya Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dibuat geram atas temuan dugaan kecurangan dalam proses PPDB pada sekolah negeri di wilayahnya. Bima mengaku telah menerima data dari tim verikator PPDB, bahwa ada 913 pendaftar terindikasi bermasalah. Dia memastikan, verifikasi faktual di lapangan terus dilakukan secara simultan.
"Tim verifikasi melaporkan ada 913 pendaftar memiliki indikasi bermasalah dan sudah dilakukan verifikasi faktual di lapangan sejumlah 763. Jadi masih ada 150 lagi masih berproses," kata Bima, Minggu (9/7).
