Aceh akan Revisi Qanun LKS, Wapres Sebut Banyak Bank Syariah Jadi Pilihan

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons Pemerintah Provinsi Aceh yang akan merevisi aturan untuk mengizinkan kembali operasional bank konvensional. Langkah itu diambil setelah peristiwa gangguan operasional Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu yang berdampak pada perekonomian di sana.

Ma'ruf mengatakan, bahwa sebenarnya gangguan layanan teknis bukan hanya terjadi di BSI. Kondisi serupa juga pernah dialami bank lain.

"Saya kira terjadinya gangguan itu bukan hanya terjadi di Bank Syariah atau di BSI. Sebelumnya juga pernah di bank konvensional mengalami, pernah juga dialami BCA," kata Ma'ruf di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (23/5).

Menurut Ma'ruf, banyak bank syariah lain yang bisa digunakan untuk bertransaksi. Hal ini bisa menjadi pilihan bagi warga Aceh.

"Kan Bank Syariah juga bukan hanya BSI. Ada Bank Muamalat, ada juga Danamon Syariah, ada juga BCA Syariah, ada juga BTN Syariah dan juga beberapa," imbuhnya.

Menurutnya, persoalan gangguan bisa ditangani oleh bank tersebut, tanpa harus melibatkan pemerintah.

"Jadi mungkin saya kira tidak akan ada kesulitan untuk menghadapi hal (itu). Kemungkinan yang terjadi dari salah satu bank ini karena ada banyak alternatif. Dan itu tidak akan dibahas di pemerintahan," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Aceh sepakat merevisi qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang rencananya akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Keputusan itu diambil setelah terjadinya gangguan transaksi BSI, yang diduga terjadi akibat adanya serangan siber.