Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Agar adil dan setara, KPU bakal atur iklan parpol di televisi

Agar adil dan setara, KPU bakal atur iklan parpol di televisi Gedung KPU. Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan penayangan iklan kampanye partai politik (parpol) di televisi harus mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Karena itulah kampanye parpol melalui media televisi akan diatur sedemikian rupa agar memenuhi prinsip tersebut.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, prinsip keadilan dan kesetaraan harus dipenuhi karena tidak semua parpol memiliki afiliasi dengan stasiun televisi.

"Tidak semua parpol memiliki akses, tidak semua parpol punya benang merah dengan kepemilikan media. Dan kita harus mampu menjamin masa sebelum kampanye pada tanggal 23 September betul-betul memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua parpol," kata Wahyu di Hotel Sari Pan Pacific saat sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu 2019, Senin (26/2).

Orang lain juga bertanya?

Parpol yang memiliki afiliasi kepemilikan dengan media bisa beriklan setiap saat. Tetapi bagi parpol yang tak memiliki afiliasi dengan kepemilikan media akan kesulitan mendapatkan akses.

Karena itulah kampanye melalui media televisi akan diatur sedemikian rupa oleh KPU. Agar memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan, maka KPU akan memfasilitasi penayangan iklan kampanye di televisi.

"Fasilitas yang diberikan KPU prinsipnya adil. Semua parpol dapat fasilitas yang sama terkait iklan kampanye. Tetapi pada saatnya nanti seperti halnya alat peraga kampanye dan bahan kampanye selain difasilitasi KPU peserta pemilu dapat membuat bahan kampanye dan alat peraga sendiri," jelas Wahyu.

Ia mengatakan parpol tak boleh menayangkan iklan di televisi setiap dua menit. Penayangan harus mengacu pada aturan yang berlaku. Masa kampanye Pemilu 2019 akan dimulai pada tanggal 23 September 2018. Tetapi untuk iklan kampanye di televisi akan dimulai tanggal 24 Maret sampai 13 April 2019.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Baca Selengkapnya
Kampanye Politik di Kampus, KPU: Wajib Dapat Izin dan Tidak Ganggu Proses Perkuliahan
Kampanye Politik di Kampus, KPU: Wajib Dapat Izin dan Tidak Ganggu Proses Perkuliahan

""(Kampanye) tidak boleh mengganggu kegiatan proses pendidikan, baik belajar mengajar ataupun perkuliahan."

Baca Selengkapnya
AMSI, AJI, IJTI & IDA Minta Presiden Cari Jalan Terbaik untuk Perpres Publishers Rights
AMSI, AJI, IJTI & IDA Minta Presiden Cari Jalan Terbaik untuk Perpres Publishers Rights

AMSI dan AJI merupakan dua organisasi dari Indonesia yang terlibat dalam perumusan prinsip global tersebut.

Baca Selengkapnya
Ada Digitalisasi, TV Masih Jadi Pilihan Perusahaan untuk Pasarkan Iklan
Ada Digitalisasi, TV Masih Jadi Pilihan Perusahaan untuk Pasarkan Iklan

Banyak perusahaan yang masih mengandalkan TV sebagai media iklan.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Tolak PP Kesehatan & RPMK Tembakau dan Rokok Elektronik
Ramai-Ramai Tolak PP Kesehatan & RPMK Tembakau dan Rokok Elektronik

Menkes Budi Gunadi Sadikin tengah membuat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang produk tembakau dan rokok elektronik.

Baca Selengkapnya
Tak Kekang Kebebasan Pers, DPR Sebut Revisi UU Penyiaran untuk Harmonisasi UU Cipta Kerja
Tak Kekang Kebebasan Pers, DPR Sebut Revisi UU Penyiaran untuk Harmonisasi UU Cipta Kerja

Menurut dia, revisi UU Penyiaran merupakan sebuah kewajiban

Baca Selengkapnya
KPU Tak Masalah Peserta Pemilu Pasang Atribut Asal Tak Kampanye
KPU Tak Masalah Peserta Pemilu Pasang Atribut Asal Tak Kampanye

Hasyim menegaskan, sosialisasi hanya bisa dilakukan oleh peserta Pemilu yang sudah ada saat ini adalah partai politik, bukan calon presiden, mau pun caleg.

Baca Selengkapnya
Ma’ruf Amin Minta Media Netral di Tahun Politik: Tidak Mendukung Salah Satu Paslon!
Ma’ruf Amin Minta Media Netral di Tahun Politik: Tidak Mendukung Salah Satu Paslon!

Ma'ruf Amin menyinggung netralitas media usai Ganjar muncul dalam tayangan Azan TV.

Baca Selengkapnya
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak

Baca Selengkapnya
KPI Putuskan Tayangan Ganjar Pranowo Azan Bukan Pelanggaran
KPI Putuskan Tayangan Ganjar Pranowo Azan Bukan Pelanggaran

KPI mengimbau Lembaga Penyiaran tidak memihak salah satu capres.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Periklanan Menjerit Terancam Gulung Tikar, Minta PP Kesehatan Direvisi
Pengusaha Periklanan Menjerit Terancam Gulung Tikar, Minta PP Kesehatan Direvisi

PP Kesehatan disusun tanpa melibatkan para stakeholder yang terlibat di dalamnya.

Baca Selengkapnya
KPU Larang Politisi Jatim Pasang Baliho Kampanye di Rumah Ibadah hingga Pohon, Ini Akibatnya jika Melanggar
KPU Larang Politisi Jatim Pasang Baliho Kampanye di Rumah Ibadah hingga Pohon, Ini Akibatnya jika Melanggar

Selama masa kampanye, politisi diimbau taat aturan

Baca Selengkapnya