Kampanye Politik di Kampus, KPU: Wajib Dapat Izin dan Tidak Ganggu Proses Perkuliahan
""(Kampanye) tidak boleh mengganggu kegiatan proses pendidikan, baik belajar mengajar ataupun perkuliahan."
![Kampanye Politik di Kampus, KPU: Wajib Dapat Izin dan Tidak Ganggu Proses Perkuliahan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/newsCover/2023/9/4/1693829595957-cpqxfi.jpeg)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan metode kampanye yang boleh dlakukan di lembaga pendidikan
Kampanye Politik di Kampus, KPU: Wajib Dapat Izin dan Tidak Ganggu Proses Perkuliahan
Bentuk kampanye yang diperbolehkan di kampus adalah debat, seminar, workshop, dialog politik, atau talk show.
"Kampanye) tidak boleh mengganggu kegiatan proses pendidikan, baik belajar mengajar ataupun perkuliahan. (Kemudian) harus sesuai karakter pendidikan, yaitu mengedepankan karakter intelektual," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (4/9).
- Politikus PDIP: Pendidikan Salah Satu Jalan Keluar dari Kemiskinan
- Dua Kampus Muhammadiyah Kolaborasi Bikin Riset Pemilu 2024, Perilaku Pemilih dan Ormas Jadi Fokus
- MK Kabulkan Kampanye di Lingkungan Pendidikan, Wapres: Tak Bawa Atribut & Harus Datangi Capres
- PKS Sambut Baik Putusan MK Izinkan Kampus buat Kampanye: Agar Mahasiswa Matang Berpolitik
Idham menjelaskan, seluruh bentuk kampanye itu harus mengedepankan asas dan prinsip keadilan. Maka dari itu, ia akan mewajibkan untuk mengundang lebih dari satu peserta Pemilu.
![Kampanye Politik di Kampus, KPU: Wajib Dapat Izin dan Tidak Ganggu Proses Perkuliahan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2023/9/4/1693829505764-fc9mi.jpeg)
"Jadi dalam satu forum itu tidak hanya satu peserta Pemilu atau caleg tapi seluruh peserta Pemilu atau semua caleg sehingga akdemik atmosfernya terwujud,"
ujar Idham.
Idham menegaskan bahwa kampanye di kampus harus sudah mendapatkan izin dari penanggungjawab tempat pendidikan dan tak menggunakan atribut.
"KPU tetap berpedoman pada diskusi yang berkembang dan juga kami kepada stakeholders dalam penyelenggara kampanye di tempat pendidikan yang mendapatkan izin dari penanggung jawab," tambah Idham.
Meski demikian, hal ini masih perlu pembahasan lebih lanjut sebelum dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
"Nanti mungkin akan kami matangkan dan kami tuangkan dalam keputusan," ucap Idham.
- Respons Santai Rocky Gerung Dilaporkan Ke Polisi Buntut Sebut Gibran Terima Setoran dari Menteri
- Tato Patung Dewa Ganesha di Tangan Ivan Gunawan Miliki Makna Mendalam, Ayu Ting Ting Sampai Melongo
- Inilah Cara untuk Menghilangkan Bau Asap Rokok pada AC Mobil, Dijamin Berhasil
- Potret Rumah Zaman Belanda Mantan Gubernur Jabar, di Dalamnya Penuh Sejarah Bikin Merinding
- Misteri Hilangnya Air di Mars Terungkap
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024