Aksi KPK bongkar korupsi pelayanan publik

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa pada bulu dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Bahkan, korupsi pelayanan publik yang selama ini dinilai tak mungkin diungkap akhirnya berhasil diobrak-abrik KPK.

Hari Jumat (25/7) malam lalu, Bandara Soekarno Hatta geger karena KPK bersama Bareskrim menyidak Angkasa Pura II. Sidak tersebut berkaitan dengan tindak pemerasan dan percaloan kepada TKI. Sebanyak 18 orang termasuk anggota TNI dan Polri diamankan sebelum akhirnya 15 orang itu dibebaskan dari sidak tersebut.

Ketua KPK, Abraham Samad, dalam jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta operasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi para TKI.

Merdeka.com mencatat KPK beberapa kali mengungkap tindak pidana korupsi di pelayanan publik, berikut aksi-aksinya:

Ajak Ahok, KPK sidak uji KIR di Jakarta Barat

KPK menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan sidak di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat, Rabu (23/7). Di balai ini, semua kendaraan angkutan umum diuji laik atau tidaknya beroperasi di jalan dalam mengangkut penumpang.Dalam sidak ini tidak tanggung-tanggung Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan satu pimpinan KPK Zulkarnain langsung turun ke lokasi. Sidak ini akhirnya menemukan beberapa kecurangan dan kekurangan dalam proses uji KIR.Beberapa kekurangan mulai dari perlengkapan dan proses yang tidak sesuai prosedur. Bahkan ada beberapa pegawai yang bermain curang dalam proses uji KIR.

Sikat pungli dan calo pada TKI di Bandara

Selain Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggelar sidak di kantor Angkasa Pura II cabang Bandara Soekarno-Hatta di Banten. Pimpinan KPK tampak hadir di antaranya Abraham Samad, Bambang Widjajanto, Zulkarnain dan Adnan Pandu."KPK melakukan sidak di sini (Bandara Soekarno-Hatta) untuk menangkap tangan praktik pungutan liar (pungli) yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," kata Humas KPK, Ipi Maryati di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (26/7).Ipi mengatakan praktik pungli ini diduga dilakukan oleh pegawai BNP2TKI dan Imigrasi serta Angkasa Pura II yang bertugas di bandara tersebut. "Diduga pegawai BNP2TKI dan Imigrasi serta Angkasa Pura yang melakukan pemerasan," ujarnya.Tim KPK dan Bareskrim Polri juga menyisir tempat Pelayanan Khusus Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Mereka ingin melihat pelayanan di tempat itu.

Topik pilihan: KPK Sikat Pungli Bandara | sidak

KPK bersih-bersih korupsi simulator

Dalam membongkar kasus korupsi pelayanan publik, KPK juga bersih-bersih korupsi pada pembuatan sim. Di institusi Polri ini, tak tanggung-tanggung KPK menyikat Mantan Kakorlantas, Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka korupsi simulator.Selain Mantan Kakorlantas, Irjen Pol Djoko Susilo, KPK juga menetapkan Wakil Kepala (Waka) Korlantas Polri non-aktif, Brigjen Pol Didik Purnomo, dan dua pihak swasta di antaranya Sukotjo Bambang dari PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) dan Budi Susanto dari PT Citra Mandiri Metalindo Abadi sebagai tersangka.Dalam pengembangannya, penyidik KPK juga menjerat Djoko dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Mantan Gubernur Akpol ini diduga melakukan tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan harta hasil tindak pidana korupsi simulator SIM tersebut.

Topik pilihan: KPK Sikat Pungli Bandara | sidak

KPK tetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi haji

Menteri Agama Suryadharma Ali telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji tahun anggaran 2012-2013 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK pun saat ini masih menggeledah kantor Kementerian Agama untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus korupsi tersebut.Saat ini belasan penyidik KPK masih menggeledah tiga ruangan pejabat Kementerian Agama, yakni ruang kerja SDA, ruang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Anggito Abimanyu dan ruang Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat.Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan pihaknya lebih dulu melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Agama. Dalam penggeledahan itu, KPK membawa sejumlah barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan."Setelah ada penetapan tersangka artinya proses dari penyidikan ke sejak pagi dilakukan penggeledahan salah satunya di ruangan Direktur Jenderal Haji dan Umroh. Sore sudah selesai," ungkap Johan Budi SP dalam keterangan persnya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/5).