Anggota DPR kena OTT KPK, bukti penganggaran rentan suap dan korupsi
Merdeka.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritisi soal anggota DPR yang terjerat kasus korupsi. Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma mengatakan tertangkapnya anggota DPR fraksi Demokrat yakni Amin Santono dalam OTT KPK semakin menguatkan fakta bahwa proses penganggaran di DPR rentan korupsi.
"Anehnya bahwa program dan anggaran yang dijanjikan itu (proyek DAK APBN-P 2018) di luar dapil yang bersangkutan. Kasus ini semakin menguatkan fakta-fakta bahwa proses penganggaran di DPR rentan dari praktik suap dan korupsi," ujarnya saat jumpa pers evaluasi DPR masa sidang IV tahun 2017-2018 di markas Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Selasa, (22/5).
Hingga saat ini, Leo menyayangkan DPR belum mempunyai langkah kongkret untuk mengubah sistem yang lebih bersih soal pembahasan anggaran supaya terbebas dari korupsi.
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Kenapa DPR mendukung KPK mengungkap kebocoran OTT? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
"Patut disayangkan, tidak ada langkah konkret DPR untuk membenahi proses-proses dan mekanisme pembahasan anggaran agar terbebas dari praktik korupsi," tegasnya.
Amin Santono merupakan anggota Komisi XI Dapil X Jawa Barat. Amin terkena OTT pada April lalu. KPK juga menyeret tersangka lain yakni pejabat dari Kementerian Keuangan, pengusaha/kontraktor lokal atas dugaan suap APBN-P 2018.
"Fakta ini menambah daftar panjang anggota DPR terlibat korupsi anggaran negara dengan modus yang relatif sama, yakni memperjuangkan (menjanjikan) anggaran di kementerian dan lembaga negara kepada pengusaha/kontraktor maupun pemerintah daerah dengan imbalan sejumlah fee tertentu," tandas Leo.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaDugaan korupsi dalam proyek rumah dinas tersebut merugikan negara puluhan miliar.
Baca SelengkapnyaDia meminta agar pendekatan hukum termasuk korupsi di dalamnya ini dapat diluruskan dan dimurnikan.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaKPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca Selengkapnyaintinya siapa pun terlibat diproses, silakan, asal jangan tebang pilih," kata Benny
Baca SelengkapnyaSejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Baca Selengkapnyaenurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaAdapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.
Baca SelengkapnyaRieke merasa masalah korupsi dana pensiun TNI dari Asabri membuatnya masih gusar.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya