Anggota DPR Khawatir Nasib Pekerja di Masa Depan, Ini Solusinya

Merdeka.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari PKB Luluk Nur Hamidah mengungkap, nasib para pekerja bisa terdampak atas perubahan yang terjadi di masa depan. Saat ini, parlemen tengah memikirkan sejumlah solusi bagi ketersediaan lapangan pekerjaan. Salah satunya pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs.

Dia mengatakan, topik green jobs tidak lagi menjadi tema elit yang didiskusikan oleh pihak kampus, lembaga think tank, ataupun para pembuat kebijakan. Namun menurut dia, green jobs bisa dimaknai dan diterima dalam bentuk yang sederhana melalui kerja konkret dari tingkat atas maupun akar rumput.

"Kita kini tidak lagi berbicara tentang komisi apa yang paling punya kepentingan untuk mengawal isu ini. Karena green jobs bisa dimaknai semua jenis pekerjaan yang punya kontribusi menjaga lingkungan hidup, membantu melindungi ekosistem atau bahkan biodiversity yang kita miliki untuk keberlangsungan kehidupan di bumi," kata Luluk dikutip dari Antara, Jumat (24/6).

Lebih lanjut, ia menerangkan, parlemen sedang berupaya untuk mengakselerasi kebutuhan energi dengan ketersediaan pekerja mengingat akan banyak perubahan di masa depan. Melalui Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) yang telah disetujui dalam rapat paripurna.

"Sektor pekerja akan terdampak banyak, tetapi bagaimana menyiapkan mereka tidak kehilangan tempat ketika isu green jobs, ini menjadi komitmen kita bersama," kata Luluk.

Ciptakan Lapangan Kerja

Sementara itu, Organisasi nirlaba yang bergerak dalam program pembangunan berkelanjutan Koaksi Indonesia menilai, kebijakan transisi energi di Indonesia yang mengedepankan aspek energi terbarukan memiliki peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan hijau.

Periset Koaksi Indonesia Siti Koiromah mengatakan, energi terbarukan bisa menciptakan lebih banyak tenaga kerja dengan jumlah kapasitas yang hampir sama dengan energi fosil. Hal ini merupakan peluang green jobs yang besar karena emisi di Indonesia sebagian besar berasal bahan bakar fosil.

"70 Persen penduduk kita berada di usia produktif dan ini memiliki peluang yang sangat besar. Artinya, industri bisa meningkatkan daya saingnya dengan memilih yang terbaik," kata Siti.

Lapangan pekerjaan hijau merupakan pekerjaan yang layak dan berkontribusi melestarikan atau memulihkan lingkungan bisa dari sektor tradisional, manufaktur, konstruksi, maupun sektor baru, seperti energi terbarukan maupun efisiensi energi.

Koaksi Indonesia melihat potensi lapangan pekerjaan hijau atau green jobs sebagai jenis pekerjaan yang akan berkontribusi signifikan dalam mendorong upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pada 2019, estimasi tenaga kerja di subsektor energi terbarukan sebanyak 32.980 tenaga kerja langsung. Angka itu akan bertumbuh seiring dengan kebutuhan energi bersih di masa depan dengan angka kebutuhan tenaga kerja 770 ribu orang pada tahun 2040 dan sebesar 1,1 juta tenaga kerja pada 2050.

Kata Ketua Buruh

Siti mengungkapkan, dengan memperbanyak lapangan pekerjaan hijau sama artinya mengakselerasi ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan yang menjadi agenda nasional terkait netralitas karbon pada 2060.

"Semakin banyak green jobs yang tercipta, maka semakin banyak pula pekerjaan yang melindungi dan memulihkan ekosistem, meningkatkan efisiensi energi dan bahan baku karena kita tidak bisa eksplorasi terus menerus, kita harus bisa memperhatikan generasi mendatang," ucapnya.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menambahkan, adanya transformasi besar seperti ini, harus disosialisasikan supaya masyarakat luas bisa mengakses Green Jobs ke depan.

Masyarakat, tutur dia, perlu dijelaskan dari A sampai Z. Apa kebaikan dan dampaknya. Termasuk masyarakat lokal yang ada di pedalaman.

Berikutnya harus ada peningkatan keterampilan dan pengetahuan seperti apa pekerjaan yang layak dan berkontribusi pada lingkungan supaya masyarakat sudah siap ketika ada pekerjaan baru.

"Apalagi setelah pandemi, kolaborasi makin bertumbuh. Ini momen yang pas untuk memastikan keberlangsungan pekerjaan, khususnya yang terkait dengan isu climate change dan just transition," jelas dia. (mdk/rnd)