Anggota DPRD: Jawa Tengah berada di zona darurat pendidikan

Merdeka.com - Pendidikan saat ini belum menjadi skala prioritas bagi kebutuhan dasar minimal. Selain itu, tuntutan profesionalitas dan linieritas membuat tenaga pendidikan dikotak-kotakkan menjadi banyak kategori, sementara tugas dan tanggung jawab tidak berbeda.

Pernyataan tersebut disampaikan Muh Zen Adv, anggota Komisi E DPRD Jateng, dalam diskusi Meneropong Masa Depan Melalui Pendidikan (Mengurai Persoalan dan Solusi Pendidikan Jawa tengah).

"Persoalan lain yang kerap terjadi di ranah institusi pendidikan berkaitan dengan adanya anggapan stereotip terhadap institusi pendidikan swasta yang kemudian melahirkan sikap dikotomi dan membuat disparitas tajam antara institusi swasta dan negeri," katanya, Kamis (8/3).

Dia pun menegaskan, ada ketidakadilan dalam penyelenggaraan pendidikan antara institusi negeri dan swasta. "Padahal kenyataannya, dalam banyak hal institusi pendidikan swasta telah memberikan kontribusi nyata dalam bentuk pendidikan dan pengajaran di masyarakat. Contohnya dapat dilihat dari banyaknya lembaga pendidikan swasta di tiap kecamatan dan desa," katanya.

Di pihak lain, lanjutnya, persoalan yang tak kalah krusial dalam pendidikan adalah tidak ada satu pun daerah yang menganggarkan APBD untuk pendidikan di atas 20 persen di luar dana BOS kecuali DKI Jakarta.

"APBD di Jawa Tengah baru menganggarkan 2,9 persen untuk alokasi pendidikan, jauh di bawah DKI Jakarta yang mencapai 22 persen. Tumpang tindihnya pembiayaan pendidikan antara nasional dan regional menjadi klaim sepihak bagi daerah atas besaran anggaran yang dikeluarkan untuk pendidikan," tandasnya.

Terakhir, Zen mengatakan, saat ini Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Jawa Tengah sebesar 86,27 persen, Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebesar 67,90 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 58,49 persen.

"Penyebab utama adalah faktor kemiskinan yang berdampak besar ke semua lapisan. Angka-angka tersebut menempatkan Jawa Tengah di ranking 24 secara nasional, ini sekaligus menjadikan Jawa Tengah berada di zona darurat pendidikan," ungkap Zen.

Sementara Tri Widodo, Ketua PGRI KSPI Jawa Tengah, mengatakan butir persoalan pendidikan yang menjadi sorotan berkaitan dengan tenaga pendidik, regulasi dan sistem pendidikan. Persoalan tenaga pendidik masih berada di seputar persoalan yang ajeg, yaitu berkaitan dengan persoalan primordialisme dan pragmatisme.

"Persoalan primordialisme mencakup tanggung jawab dan panggilan jiwa seorang pendidik. Sedangkan persoalan pragmatisme mencakup kesejahteraan yang tak berbanding lempang dengan beban dan tanggung jawab seorang pendidik," paparnya.