APBD Surabaya hanya Rp 8,5 T, Risma dorong warganya jadi pengusaha

Merdeka.com - Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini (Risma) mendorong warganya untuk berwirausaha. Sebab, perputaran uang di Kota Pahlawan ini mencapai Rp 23 triliun tiap harinya.

Menurut Risma, hal ini jelas lebih menguntungkan ketimbang warga Surabaya berbondong-bondong mengikuti tes menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Dengan menggantungkan peluang kerja di lingkungan pemerintahan, kata dia, jelas hanya bergantung pada APBD yang di Tahun 2017 hanya sekitar Rp 8,5 triliun.

"Jika peluang (berwirausaha) tersebut enggak direbut, akan dimasuki orang luar," kata Risma saat memotivasi sekitar 510 pencari kerja di Gedung Sawunggaling, Balai Kota Surabaya, Kamis (15/12).

Alumnus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya ini mengaku, pihaknya siap memfasilitasi masyarakat yang ingin wiraswasta dengan memberi pelatihan hingga tempat usaha.

Di lain pihak, Risma juga mengingatkan, di era mendatang sistem penjajahan nyata yang terjadi adalah di bidang ekonomi. Untuk itu, warga diharap bisa bangkit dan menguasai perekonomian di kotanya sendiri.

"Nanti eranya kompetitif. Orang pinter-pinter akan masuk. Ayo bangkit dan kuasai ekonomi Surabaya dan Indonesia," harapnya.

Risma juga bersyukur, sektor perekonomian di masyarakat Kota Surabaya ini tumbuh dengan baik. Ini dibuktikan adanya keluhan dari perusahaan multinasional, yang produksinya menurun akibat berkembangnya sektor ekonomi yang dikelola masyarakat secara langsung (UMKM).

"Saya enggak mau sebut perusahaannnya, tapi produksinya turun karena ibu-ibu itu (pelaku UKM)," ungkapnya.

Dia mencontohkan, warga di Kampung Lawas Surabaya yang mampu mengikis pengangguran dengan menghidupkan pelbagai usaha, hingga menjadi jujugan para wisatawan manca negara saat mencari souvenir dan oleh-oleh khas Surabaya.

"There’s a will, there’s a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan," ucapnya.

Wali kota terbaik dunia ini juga mengakui, salah satu alasan dirinya mendorong kegiatan wiraswasta warganya karena ada sekitar 790 orang yang melamar pekerjaan di pemerintah kota. Dengan jumlah sebanyak itu, menurutnya tak memungkinkan bisa ditampung secara keseluruhan. Terutama untuk tenaga outsourcing.

Apalagi saat ini, kata Risma lagi, jenis pekerjaan yang dibutuhkan adalah pekerja lapangan. Untuk itu, dirinya memberi alternative lain.

"Maunya jadi pekerja administrasi, padahal kita sudah pakai system elektronik semua," tandasnya.

Terpisah, Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Surabaya, Imam Siswandi mengatakan, dari 790 orang jumlah pelamar kerja di lingkungan pemerintah kota, sekitar 200 lebih sudah disalurkan ke perusahaan swasta dan badan usaha lainnya.

"Sekitar 70 orang disalurkan ke wasta melalui Disnaker," jelas Imam.

Menurutnya, melalui arahan wali kota, pihaknya ingin mendorong warga membuka sektor usaha sendiri. Pemkot Surabaya siap membantu memberikan pelbagai pelatihan, mulai pembuat produk makanan, handycraft, hingga pembukuan.

"Kita kan punya program pahlawan ekonomi maupun anak-anak muda pejuang ekonomi," tandasnya.